Palembang ajukan penambahan kuota BBM
Palembang ajukan penambahan kuota BBM
A
A
A
Sindonews.com - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk Kota Palembang tahun ini dibatasi sebanyak 200.790 kiloliter (kl) premium dan 190.765 kl solar. Jumlah ini dinilai belum memenuhi kebutuhan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengajukan penambahan.
Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan siap mengajukan penambahan kuota jika ternyata tidak mencukupi. Pengajuan tersebut akan dilakukan dengan melayangkan surat kepada instansi terkait. Hanya, saat ini peruntukan surat tersebut belum diketahui, mengingat untuk skala provinsi juga dikenakan pembatasan BBM.
“Karena dibatasi, kita seharusnya berhak mengajukan penambahan kuota untuk di Palembang agar ada penambahan kuota di setiap daerah. Tapi, hal ini memang harus dibicarakan secara nasional, bukan di tingkat daerah,” kata dia kemarin.
Eddy berharap pembatasan BBM ini tidak sampai terjadi komplain antara daerah dan pemerintah pusat. Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan, yakni adanya diskusi yang tidak menarik antara masyarakat, gubernur, dan pemerintah pusat. “Hal ini jangan sampai terjadi di Palembang,” ujarnya.
Karena itulah, pihaknya akan melayangkan surat pengajuan penambahan BBM ini ke beberapa instansi terkait, seperti Pertamina, BPH Migas, BP Migas, Kementerian ESDM, DPR RI. Mengingat, juga kebutuhan BBM pada tahun lalu sudah melampaui batas. “Kalau jatah BBM Palembang hanya 200.000-an kl, saya rasa ini masih kurang, harus ada percepatan penghematan energi alternatif,” tandas dia.
Upaya percepatan penghematan energi ini bisa melalui akselerasi penggunaan bahan bakar gas (BBG). Pemakaian gas pada kendaraan ini akan diterapkan pada semua jenis mobil dinas (mobdin) dan sebagian besar angkutan kota (angkot).
Pihaknya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah mencatat, dari 115 jumlah angkot injeksi keluaran 2007 ke atas, sudah 57 unit yang memakai terpasang converter kit untuk BBG. Sedangkan, untuk taksi sudah 80 armada dari total 131 unit taksi. Sementara, dari 400 kendaraan dinas, yang sudah terpasang converter kit sebanyak 63 unit. Bahkan, Pemkot Palembang saat ini berupaya mencari desain bagi motor menggunakan BBG.
“Kita sudah mengutus perwakilan kita ke Dirgantara Indonesia, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kita ingin mencari model tabung yang pas untuk motor,” beber Eddy.
Jika motor sudah menggunakan BBG, tentu akan mengurangi ketergantungan masyarakat dalam menggunakan BBM. Sebab, saat ini jumlah motor di Palembang mencapai 350.000 unit. “Besar manfaatnya kalau motor sudah menggunakan BBG,” kata dia.
Assistant Manager External Relation UPMS II PT Pertamina Robert MPV menegaskan, kuota BBM jenis premium di Kota Palembang memang mengalami penurunan dari 204.788 kl pada 2011 menjadi 200.790 kl pada 2012.
Penurunan ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya jumlah penduduk, jumlah kendaraan, tingkat konsumsi BBM itu sendiri. “Di sini, kami (Pertamina) tidak dilibatkan dalam penghitungan kuota BBM dan ini menjadi kewenangan BPH Migas,” tukasnya. (ank)
Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan siap mengajukan penambahan kuota jika ternyata tidak mencukupi. Pengajuan tersebut akan dilakukan dengan melayangkan surat kepada instansi terkait. Hanya, saat ini peruntukan surat tersebut belum diketahui, mengingat untuk skala provinsi juga dikenakan pembatasan BBM.
“Karena dibatasi, kita seharusnya berhak mengajukan penambahan kuota untuk di Palembang agar ada penambahan kuota di setiap daerah. Tapi, hal ini memang harus dibicarakan secara nasional, bukan di tingkat daerah,” kata dia kemarin.
Eddy berharap pembatasan BBM ini tidak sampai terjadi komplain antara daerah dan pemerintah pusat. Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan, yakni adanya diskusi yang tidak menarik antara masyarakat, gubernur, dan pemerintah pusat. “Hal ini jangan sampai terjadi di Palembang,” ujarnya.
Karena itulah, pihaknya akan melayangkan surat pengajuan penambahan BBM ini ke beberapa instansi terkait, seperti Pertamina, BPH Migas, BP Migas, Kementerian ESDM, DPR RI. Mengingat, juga kebutuhan BBM pada tahun lalu sudah melampaui batas. “Kalau jatah BBM Palembang hanya 200.000-an kl, saya rasa ini masih kurang, harus ada percepatan penghematan energi alternatif,” tandas dia.
Upaya percepatan penghematan energi ini bisa melalui akselerasi penggunaan bahan bakar gas (BBG). Pemakaian gas pada kendaraan ini akan diterapkan pada semua jenis mobil dinas (mobdin) dan sebagian besar angkutan kota (angkot).
Pihaknya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah mencatat, dari 115 jumlah angkot injeksi keluaran 2007 ke atas, sudah 57 unit yang memakai terpasang converter kit untuk BBG. Sedangkan, untuk taksi sudah 80 armada dari total 131 unit taksi. Sementara, dari 400 kendaraan dinas, yang sudah terpasang converter kit sebanyak 63 unit. Bahkan, Pemkot Palembang saat ini berupaya mencari desain bagi motor menggunakan BBG.
“Kita sudah mengutus perwakilan kita ke Dirgantara Indonesia, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kita ingin mencari model tabung yang pas untuk motor,” beber Eddy.
Jika motor sudah menggunakan BBG, tentu akan mengurangi ketergantungan masyarakat dalam menggunakan BBM. Sebab, saat ini jumlah motor di Palembang mencapai 350.000 unit. “Besar manfaatnya kalau motor sudah menggunakan BBG,” kata dia.
Assistant Manager External Relation UPMS II PT Pertamina Robert MPV menegaskan, kuota BBM jenis premium di Kota Palembang memang mengalami penurunan dari 204.788 kl pada 2011 menjadi 200.790 kl pada 2012.
Penurunan ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya jumlah penduduk, jumlah kendaraan, tingkat konsumsi BBM itu sendiri. “Di sini, kami (Pertamina) tidak dilibatkan dalam penghitungan kuota BBM dan ini menjadi kewenangan BPH Migas,” tukasnya. (ank)
()
Explore More