Perbaiki sistem informasi harga

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pentingnya perbaikan sistem informasi harga untuk mengendalikan harga sekaligus menekan laju inflasi.

Tanpa ada informasi harga yang memadai, keadilan pasar sulit terwujud karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketidaktahuan pihak lain.

“Kalau informasi tidak mengalir, maka tengkulak dan spekulan akan hidup subur. Kalau info diberikan di seluruh Tanah Air, petani tahu harganya, pembeli tahu harganya, pedagang juga tahu, sehingga pantas (harganya),” ujar Presiden SBY saat membuka Rakornas III TPID (Tim Pengelola Inflasi Daerah) 2012 di Jakarta kemarin.

Sebagai catatan, dari 33 provinsi dan 524 kabupaten/ kota hanya 66 kota yang dijadikan acuan indeks harga konsumen (IHK). Dari 66 kota ini, hanya ada 44 kota kabupaten/ kota yang telah memiliki pusat informasi harga.
Presiden menambahkan, spekulan harus terus dilawan karena telah menjadi salah satu pendorong terbesar dari pergerakan inflasi. Spekulan bahkan telah menjadi musuh bersama di tingkat global karena permainan mereka yang kerap membuat harga tidak stabil.

“Adanya spekulasi, money trading yang ternyata membuat harga makin tidak real. Ada sentiment, expected inflation ditambah orang jahat, mempermainkan untuk mendapatkan keuntungan padahal tidak diperjualbelikan secara fisik,” papar Presiden.

Selain memperbaiki sistem informasi dan mencegah spekulan, Presiden berharap, inflasi bisa ditekan dengan peningkatan produktivitas komoditas pangan. Pasalnya, di antara komoditas lain, fluktuasi harga pangan paling memengaruhi inflasi. Perbaikan distribusi juga mesti dilakukan untuk mengurangi disparitas harga yang terlalu tinggi antara satu daerah dengan daerah lain.

“Kalau kita tahu ada persoalan di distribusi, lihat apakah infrastrukturnya, aturannya, atau transportasinya. Jangan saling menghambat, antardaerah saling menghambat sehingga terdongkrak harganya,” ujar mantan Menko Polhukam ini.

Mengingat pentingnya konektivitas daerah dalam menekan inflasi, Presiden meminta agar seluruh kepala daerah meningkatkan kerja sama karena inflasi di daerah mereka sangat berpengaruh terhadap laju inflasi secara nasional. “Inflasi nasional adalah gambaran dari inflasi daerah.Keterpaduan dan koordinasi daerah dalam menjaga inflasi sangat penting,” tegasnya.

Rakornas kemarin, pemerintah bersama Bank Indonesia menyerahkan penghargaan pengelolaan inflasi daerah kepada enam daerah yang dinilai mampu menekan laju inflasi melalui sejumlah cara seperti pengendalian harga atau perbaikan distribusi barang.

Enam daerah yang memperoleh penghargaan tersebut adalah Sumatera Utara dan Kota Pemantang Siantar (mewakili provinsi dan kabupaten/ kota terbaik di Indonesia bagian barat), Jawa Barat dan kota Solo (Jawa), Sulawesi Selatan dan Kota Balikpapan (Indonesia bagian timur).

Pada kesempatan sama, Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, peran daerah dalam mengelola tingkat inflasi nasional dinilai sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya daerah di luar Jakarta menyumbang angka inflasi nasional sebesar 77%.

Darmin memaparkan, tren perkembangan inflasi IHK dalam 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan.Inflasi IHK menurun karena didukung pula oleh penurunan inflasi inti dari 6% di tahun 2007 menjadi sekitar 4-5% pada April 2012.

Dalam kurun waktu yang sama, penurunan inflasi didukung membaiknya inflasi harga bahan pangan (volatile food) dari 12% di 2007 menjadi sekitar 7%. “Pencapaian inflasi yang cukup baik, terutama harga pangan yang turun dari 12% ke 7%, tidak terlepas dari peran pemda dalam mengendalikan harga,” ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menambahkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 66/PMK.011/2012 telah menetapkan sasaran inflasi IHK untuk tiga tahun mendatang yaitu inflasi 2013 sebesar 4,5%±1%, inflasi 2014 sebesar 4,5±1%,dan inflasi 2015 sebesar 4±1%.

Menurut Agus, penetapan sasaran inflasi ini dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah dengan BI.Penetapan sasaran inflasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas harga jangka pendek dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi melalui penurunan tingkat inflasi nasional secara bertahap dan jangka menengah panjang. (bro)