Permintaan tambahan kuota BBM Kalimantan logis

Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tidak terlalu mempersoalkan keinginan para gubernur dari Kalimantan untuk meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya hal tersebut sangat logis, namun tetap masih ada hal yang mesti dipertimbangkan bersama.

"Itu sangat logis, nah sekarang menjadi sulit adalah jumlah kuota, nasional hanya 40 juta KL, untuk 33 provinsi, dan sudah dibagi habis. Ini kuota BBM yang bersubsidi ya, sudah dibagi habis. Jadi, kalau minta tambahan kuota BBM yang bersubsidi sampai dengan sekarang sulit karena batasnya cuma 40 juta KL," ujar Jero saat ditemui wartawan di JCC, Senayan, Jakata, Rabu (23/5/2012).

Dia juga menyampaikan dukungan terhadap tindakan gubernur yang langsung menghadap ke DPR. Karena, hal tersebut merupakan proses demokrasi.

"Bagus itu, begitulah demokrasi, disampaikan ke DPR. Nah, kalau 4 gubernur sudah menyampaikan, nanti barangkali ada gubernur yang lain kurang juga, kalau banyak yang menyampaikan, saya sampaikan kepada DPR, ini bukan saya yang minta, tapi mereka yang butuh di daerahnya, gitu kira-kira," jelasnya.

Sampai saat ini, Jero mengaku belum ada agenda pembahasan kuota BBM bersubsidi. Jadi beberapa langkah yang akan diambil adalah memberikan penawaran ke para gubernur.

"Jadi saya mengambil langkah untuk saya tawarkan kemarin ke beberapa gubernur di Kalimantan. Mau enggak BBM yang tak bersubsidi? mereka bilang mau. Nah, kalau mau, saya bilang sama Pertamina, tambah produksi, kalau yang nonsubsidi untuk Kalimantan, tetap juga kuota, enggak bisa unlimited, karena jumlah kebutuhan kita itu tinggi sekali. Tidak akan pernah dipenuhi lebih, jadi tetap akan terbatas," papar Jero.

Jero mengatakan, Kalimantan banyak terdapat perusahaan pertambangan dan perkebunan. Sehingga, BBM nonsubsidi tersebut nantinya akan dijual ke perusahaan. Kemungkinan, Pertamina akan menyalurkan 300 juta KL BBM nonsubsidi.

"Menurut saya ini win-win solution yang saya imbau janganlah pakai ngancam-ngancam, enggak boleh. Wah, kita diancam batu bara enggak boleh keluar dari Kalimantan, janganlah. Kalau enggak boleh kan yang rugi banyak sekali, termasuk gubernurnya," pungkasnya. (bro)