Hiswana Migas tolak penambahan kuota BBM

Sindonews.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menolak keinginan pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memenuhi kenaikan konsumsi di beberapa daerah. Hiswana Migas mengusulkan agar pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM untuk mengatasi lonjakan konsumsi BBM.

Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan, menaikkan harga BBM merupakan solusi terbaik karena berapa pun tambahan yang digelontorkan pada akhirnya juga akan terserap dan kembali melebihi kuota. “Penambahan merupakan jalan cepat menyelesaikan masalah jebolnya kuota. Tapi,nanti berselang beberapa bulan akan berteriak lagi karena habis lagi,” kata Eri kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kelebihan kuota karena disparitas harga yang terlalu besar, mencapai Rp5.000/liter, antara harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Hal itu menimbulkan peluang terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Akibatnya berapa pun kuota yang ditetapkan, Eri yakin, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan karena tidak tepat sasaran. “Bagi industri ini menggiurkan, penimbunan juga makin marak, jadi kenaikan harga adalah solusi terbaik,” katanya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi VII dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Menurut Iskandar, penambahan kuota hanya solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar masalah. “Solusi jangka panjang adalah menaikkan harga BBM,” cetusnya.

Namun, imbuh dia, DPR secara terbuka tetap mempersilakan pemerintah untuk mengajukan rencana penambahan kuota BBM untuk beberapa wilayah, khususnya Kalimantan.

Dia mengakui, pemerintah masih terkendala Pasal 7 ayat 6a dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 untuk menaikkan harga BBM. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah mengajukan usulan untuk mengubah kembali APBN-P 2012. (bro)