Pemerintah panggil Gubernur se-Kalimantan

Sindonews.com - Pemerintah merespons serius aksi blokade jalur batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memanggil para gubernur se-Kalimantan untuk mendiskusikan permintaan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi pangkal persoalan.

“Saya akan mengundang mereka untuk bertemu saya biar tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak ngumpet-ngumpetin, nanti ada yang bilang wah Pak Menteri ngumpetin 40 juta kiloliter (kl),” kata dia di kantornya, Jakarta,kemarin.

Pertemuan yang diagendakan hari ini akan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), PT Pertamina (Persero), dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas).

Menurut mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu, kehadiran mereka diharapkan bisa membuat pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan dalam mengelola kebutuhan BBM. Anggota Komisi VII DPR Muhamad Syafrudin meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah pemblokadean tersebut dengan cara menambah kuota BBM.
Sebaliknya, dia juga berharap daerah tidak melakukan pengancaman karena akan berdampak besar pada perekonomian. “Pusat dan daerah harus segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Jangan saling menang sendiri,” ucap dia.

Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyatakan, pemerintah harus transparan dalam membagi kuota BBM kepada setiap daerah. Pemerintah juga harus dapat menjelaskan penyebab kelangkaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan paham apa yang terjadi dan tidak melakukan aksi blokade. “Apakah karena kendaraan tambang atau karena pertumbuhan ekonomi,” kata dia kepada harian SINDO di Jakarta kemarin.

Sebelumnya,Sabtu (26/5),sejumlah elemen masyarakat memblokade jalur pengiriman batu bara di Sungai Barito untuk menuntut tambahan kuota BBM bersubsidi karena mengalami kelangkaan. Sebelumnya empat gubernur di Kalimantan meminta pemerintah pusat untuk menambah BBM bersubsidi.

Aksi blokade jalur angkutan batu bara tersebut sangat mengkhawatirkan dan bisa berakibat fatal yakni terganggunya pasokan listrik di Pulau Jawa. Berdasar keterangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), sekitar 43% pembangkit listrik di Jawa menggunakan batu bara dan tidak bisa disubstitusi dengan menggunakan bahan bakar lain. Sedangkan stok batu bara yang dimiliki hanya cukup untuk 25 hari.

Sebanyak 80%-nya berasal dari Kalimantan dan sisanya dari Sumatera. Pemerintah menawarkan tambahan kuota BBM nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di wilayah Kalimantan.

Menurut Jero Wacik, kuota BBM bersubsidi nasional sebesar 40 juta kl telah habis dibagi kepada 33 provinsi. Dengan demikian, tidak ada lagi stok simpanan bagi permintaan kuota tambahan.

Karena itu, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi kepada DPR. Berapa besaran tambahan kuota BBM bersubsidi yang diperlukan setiap daerah, Jero Wacik belum memastikan. Untuk Kalimantan, pihaknya telah meminta tambahan hingga 3,4 juta kl. Namun, pemerintah kemungkinan tidak dapat memenuhi seluruh permintaan kuota tersebut.

Jero Wacik kemudian menegaskan, jika tidak ada pembatasan BBM bersubsidi, kuota BBM yang sebagian biayanya ditalangi dana pemerintah itu dapat membengkak hingga 47 juta kl. Pemerintah berharap dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 2 juta kl. ”Untuk tindakan sementara, karena kuota BBM bersubsidi hanya 40 juta kiloliter,saya ambil langkah untuk menawarkan BBM nonsubsidi,” ungkapnya.

Hentikan Blokade

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM Thamrin Sihite meminta blokade pendistribusian batu bara dari Kalimantan dihentikan karena mengakibatkan pasokan batu bara menjadi terhambat ke seluruh Indonesia.Menurut dia, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha batu bara untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

“Sudah ada pembahasan dengan pengusaha. Kita sudah minta semua pengusaha tidak ada blokade itu lagi,” ungkap dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo menyayangkan pemblokadean jalur pertambangan oleh masyarakat Kalimantan karena tindakan tersebut akan berdampak buruk bagi Kalimantan karena pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.

“Di samping itu juga akan merugikan para pengusaha karena harus mengeluarkan biaya tambah dan iklim investasi berkurang,” kata dia saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.

Sementara itu, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menolak keinginan elemen pemuda dan ormas melakukan aksi pemblokadean jalur batu bara di Sungai Mahakam, Samarinda, Kaltim. Gubernur Kaltim Awang Faroek menegaskan, perjuangan untuk menambah kuota BBM kepada pemerintah pusat tidak harus diwujudkan dengan tindakan melawan hukum seperti yang terjadi di daerah lain.

“Apa gunanya anggota DPR kita. Kita harus bicara, berjuang bersama-sama agar keadilan bisa diperoleh. Jangan sekadar ikut-ikut. Kan sudah disetujui oleh Pak Jero (Menteri ESDM). Saya tidak setuju itu (pemblokadean). Itu hanya menyusahkan orang banyak,” ucap Awang saat ditemui seusai acara Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Hotel Gran Sinyiur, Balikpapan, kemarin.

Dia kemudian menuturkan bahwa sudah ada sinyal positif yang disampaikan oleh Menteri ESDM terkait kuota BBM di Kalimantan. Salah satu kepastian yang diperoleh adalah akan ada penambahan BBM nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun kepastian penambahan kuota BBM bersubsidi masih menunggu dari pemerintah pusat. Kabarnya, kata Awang, akan ada penambahan kuota BBM bersubsidi secara nasional menjadi 47 juta kiloliter dari 40 juta kiloliter.

“Kita sudah sampaikan alasan kenapa kita minta ditambah kuota BBM di Kalimantan yang merupakan negara penghasil energi, masak rakyatnya antre BBM,kasihan dong. Pusat pasti akan memperhatikan kondisi kita di sini,” katanya.

Sebelumnya Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim Yunus Nusi mengancam akan memblokade batu bara keluar dari Bumi Etam apabila tidak ada realisasi penambahan kuota BBM bersubsidi akhir Mei 2012 ini.

“Kalaupun rugi miliaran, itu tidak masalah. Keuntungan perusahaan batu bara kan sampai miliar mengeruk SDA Kaltim,”katanya. (bro)