Pemerintah yakin hemat 135.000 KL BBM subsidi
Rabu, 30 Mei 2012 - 19:35 WIB
Pemerintah yakin hemat 135.000 KL BBM subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah yang mengeluarkan beberapa peraturan dalam penghematan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ditargetkan akan menghemat cukup besar. Salah satu dari aturan tersebut, adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintahan, BUMN dan BUMD di wilayah Jabodetabek yang diklaim mampu menghemat hingga 135 ribu kilo liter (kl).
"Untuk pelarangan mobil dinas pemerintahan, BUMN dan BUMD di Jabodetabek akan menghemat 135 ribu kl," ujar Menteri ESDM, Jero Wacik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Sebelum aturan tersebut direalisasikan 1 Juni mendatang, Jero mengatakan bahwa akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jabodetabek.
"Besok akan kami sosialisasikan ke para pengusaha SPBU agar dapat diteruskan kepada karyawannya untuk mobil dengan stiker maka tidak boleh pakai BBM bersubsidi," ungkapnya.
Sebelumnya Jero mengaku telah melakukan pertemuan dengan para sekretaris menteri dan perwakilan pemerintahan lainnya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasi jajarannya, terkait pelarangan mobil dinas mengkonsumsi BBM subsidi dengan stiker.
Dia menambahkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih melakukan kenakalan dengan gunakan BBM bersubsidi akan ada tindakan tegas dan langsung dikeluarkan.
"Jika itu PNS berani berbuat nakal dimana masih menggunakan BBM bersubsidi maka nanti akan ada tindakan dengan teguran tertulis dan kemudian izin mobilnya dicabut," pungkasnya. (ank)
"Untuk pelarangan mobil dinas pemerintahan, BUMN dan BUMD di Jabodetabek akan menghemat 135 ribu kl," ujar Menteri ESDM, Jero Wacik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Sebelum aturan tersebut direalisasikan 1 Juni mendatang, Jero mengatakan bahwa akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jabodetabek.
"Besok akan kami sosialisasikan ke para pengusaha SPBU agar dapat diteruskan kepada karyawannya untuk mobil dengan stiker maka tidak boleh pakai BBM bersubsidi," ungkapnya.
Sebelumnya Jero mengaku telah melakukan pertemuan dengan para sekretaris menteri dan perwakilan pemerintahan lainnya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasi jajarannya, terkait pelarangan mobil dinas mengkonsumsi BBM subsidi dengan stiker.
Dia menambahkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih melakukan kenakalan dengan gunakan BBM bersubsidi akan ada tindakan tegas dan langsung dikeluarkan.
"Jika itu PNS berani berbuat nakal dimana masih menggunakan BBM bersubsidi maka nanti akan ada tindakan dengan teguran tertulis dan kemudian izin mobilnya dicabut," pungkasnya. (ank)
()
