Hatta bantah program pembatasan BBM dibilang kacau
Selasa, 05 Juni 2012 - 15:59 WIB
Hatta bantah program pembatasan BBM dibilang kacau
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah jika dikatakan program pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan mengatur pengisian BBM untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD, tersebut kacau.
Pasalnya, ada ribuan kendaraan dinas, dan wajar saja jika ada yang melakukan kesalahan. "Kalau dari ribuan kendaraan dinas ada sekian persen yang menyalah gunakan, barangkali supir atau sudahlah jangan dianggap semuanya menjadi kacau," ungkap Hatta kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (5/6/2012)
Dia mengatakan, aturan sudah dibikin dengan sedemikian rupa untuk dapat mencegah terjadinya kesalahan. Namun, memang pada proses lapangan diakui masih ada persoalan tersebut.
Jika diamati sejak aturan itu diberlakukan, ternyata masing-masing instansi masih ada yang belum menggunakan stiker. Para pengguna kendaraan itu pun, mengaku hanya memiliki voucher untuk pembelian Pertamax.
"Saya enggak tahu, barangkali ada masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Tapi intinya kita berhemat," jelasnya.
Sedangkan untuk kementeriannya sendiri, Hatta menuturkan bahwa sudah ada dua program yang siap dilaksanakan. Pertama, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi dan kedua adalah penggunaan transportasi masal ke kantor.
"Kalau di Kemenko jelas kita katakan satu pengadaan yang sama enggak boleh pakai BBM subsidi. Dua, kalau bisa berangkat bareng dari jauh lebih baik dari pada pakai kendaraan sendiri-sendiri," pungkasnya.
Pasalnya, ada ribuan kendaraan dinas, dan wajar saja jika ada yang melakukan kesalahan. "Kalau dari ribuan kendaraan dinas ada sekian persen yang menyalah gunakan, barangkali supir atau sudahlah jangan dianggap semuanya menjadi kacau," ungkap Hatta kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (5/6/2012)
Dia mengatakan, aturan sudah dibikin dengan sedemikian rupa untuk dapat mencegah terjadinya kesalahan. Namun, memang pada proses lapangan diakui masih ada persoalan tersebut.
Jika diamati sejak aturan itu diberlakukan, ternyata masing-masing instansi masih ada yang belum menggunakan stiker. Para pengguna kendaraan itu pun, mengaku hanya memiliki voucher untuk pembelian Pertamax.
"Saya enggak tahu, barangkali ada masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Tapi intinya kita berhemat," jelasnya.
Sedangkan untuk kementeriannya sendiri, Hatta menuturkan bahwa sudah ada dua program yang siap dilaksanakan. Pertama, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi dan kedua adalah penggunaan transportasi masal ke kantor.
"Kalau di Kemenko jelas kita katakan satu pengadaan yang sama enggak boleh pakai BBM subsidi. Dua, kalau bisa berangkat bareng dari jauh lebih baik dari pada pakai kendaraan sendiri-sendiri," pungkasnya.
()
