Gita adukan masalah smelter ke Menko Perekonomian
Gita adukan masalah smelter ke Menko Perekonomian
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan akan membawa persoalan kepemilikan saham smelter ke tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pembahasannya, dirinya juga akan langsung dipertemukan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik untuk mencari solusi terbaik.
"Nah ini yang sedang saya angkat. Saya mengangkat (masalah) ini ke kantor Menko Perekonomian, tunggu saja," tegas Gita kepada wartawan di kantor Kemenko. Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/6/2012)
Pria yang juga menjabat sebagai menteri perdagangan ini menuturkan, pembahasan yang akan diangkat adalah bagaimana kebijakan batas kepemilikan saham yang tidak boleh lebih dari 50 persen itu, mempengaruhi sentimen pasar.
"Nah ini yang saya angkat, dan ini yang sangat mempengaruhi sentimen. Sentimen kan sangat sulit untuk dikualifikasi dan itu sangat bisa mempengaruhi sentimen pasar, lihat saja indeks sudah turun, rupiah sudah melemah kalau bisa mengeluarkan kebijakan yang rasional," jelasnya.
Rasional, menurut Gita, adalah tidak membatasi kepemilikan saham pada smelter yang akan dibangun. Hal itu dilakukan, hanya karena semangat hilirisasi yang mesti dilakukan secepatnya, dan kemudian memberikan keleluasaan kepada investor agar segera berinvestasi pada pembangunan smelter.
"Karena yang punya duit siapa, bukan lokal saja, ada juga yang nonlokal. Kalau pertambangan saya peka, karena banyak sekali pengusaha nonlokal yang sudah diberikan kesempatan konsesi dan segala macam tapi tidak mau melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi, nah ini. Kan ada kepentingan untuk mengrangkum dalam negeri juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Gita menuturkan kebijakan Kementerian ESDM terkait dengan kepemilikan smelter sangat tidak rasional. Pasalnya, dengan saham yang tidak boleh lebih dari 50 persen tersebut, menjatuhkan semangat hilirisasi hasil tambang.
"Kalau kita membatasi kepemilikan di smelter seperti dibawah 50 persen itu tidak rasional, karena semangat hilirisasi untuk mendukung dan menopang hilirisasi," ujar Gita.
"Nah ini yang sedang saya angkat. Saya mengangkat (masalah) ini ke kantor Menko Perekonomian, tunggu saja," tegas Gita kepada wartawan di kantor Kemenko. Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/6/2012)
Pria yang juga menjabat sebagai menteri perdagangan ini menuturkan, pembahasan yang akan diangkat adalah bagaimana kebijakan batas kepemilikan saham yang tidak boleh lebih dari 50 persen itu, mempengaruhi sentimen pasar.
"Nah ini yang saya angkat, dan ini yang sangat mempengaruhi sentimen. Sentimen kan sangat sulit untuk dikualifikasi dan itu sangat bisa mempengaruhi sentimen pasar, lihat saja indeks sudah turun, rupiah sudah melemah kalau bisa mengeluarkan kebijakan yang rasional," jelasnya.
Rasional, menurut Gita, adalah tidak membatasi kepemilikan saham pada smelter yang akan dibangun. Hal itu dilakukan, hanya karena semangat hilirisasi yang mesti dilakukan secepatnya, dan kemudian memberikan keleluasaan kepada investor agar segera berinvestasi pada pembangunan smelter.
"Karena yang punya duit siapa, bukan lokal saja, ada juga yang nonlokal. Kalau pertambangan saya peka, karena banyak sekali pengusaha nonlokal yang sudah diberikan kesempatan konsesi dan segala macam tapi tidak mau melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi, nah ini. Kan ada kepentingan untuk mengrangkum dalam negeri juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Gita menuturkan kebijakan Kementerian ESDM terkait dengan kepemilikan smelter sangat tidak rasional. Pasalnya, dengan saham yang tidak boleh lebih dari 50 persen tersebut, menjatuhkan semangat hilirisasi hasil tambang.
"Kalau kita membatasi kepemilikan di smelter seperti dibawah 50 persen itu tidak rasional, karena semangat hilirisasi untuk mendukung dan menopang hilirisasi," ujar Gita.
()
Explore More