Penambahan kilang baru sulit terealisasi
Penambahan kilang baru sulit terealisasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah masih mempertimbangkan pemberian insentif bagi investor Timur Tengah menyusul rencana pembangunan kilang minyak baru di Balongan, Jawa Barat, dan Tuban, Jawa Timur, bersama dengan PT Pertamina (Persero).
Sebab, investor yang berasal dari Arab Saudi dan Kuwait tersebut minta insentif yang dinilai terlalu luar biasa. “Jadi, benar-benar harus ada kebijakan dari atas,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Bojonegoro seusai seminar “Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Melalui Kebijakan Diversifikasi Energi dan Penguatan Sektor Migas” di Jakarta kemarin.
Menurut Bambang, investor asal Timur Tengah meminta diberikan tax holiday yang panjang, pengenaan pajak penghasilan hanya 5 persen, pembebasan pajak daerah, serta harga minyak yang disetarakan dengan bea masuk. “Ini kan aneh. Buat apa kami bikin minyak di dalam negeri tetapi pakai bea masuk? Ini terlalu berat,” tegas Bambang.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Pertamina menargetkan membangun enam kilang baru hingga 2025. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, rencana pembangunan enam kilang pengolahan BBM sulit terwujud dalam 10 tahun ke depan selama tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kebijakan khusus tersebut, menurut dia, adalah pemberian insentif fiskal. Pilihan lainnya adalah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah atau melalui penugasan khusus kepada BUMN. “Agar benar-benar segera terealisasikan,” tandasnya. (ank)
Sebab, investor yang berasal dari Arab Saudi dan Kuwait tersebut minta insentif yang dinilai terlalu luar biasa. “Jadi, benar-benar harus ada kebijakan dari atas,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Bojonegoro seusai seminar “Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Melalui Kebijakan Diversifikasi Energi dan Penguatan Sektor Migas” di Jakarta kemarin.
Menurut Bambang, investor asal Timur Tengah meminta diberikan tax holiday yang panjang, pengenaan pajak penghasilan hanya 5 persen, pembebasan pajak daerah, serta harga minyak yang disetarakan dengan bea masuk. “Ini kan aneh. Buat apa kami bikin minyak di dalam negeri tetapi pakai bea masuk? Ini terlalu berat,” tegas Bambang.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Pertamina menargetkan membangun enam kilang baru hingga 2025. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, rencana pembangunan enam kilang pengolahan BBM sulit terwujud dalam 10 tahun ke depan selama tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kebijakan khusus tersebut, menurut dia, adalah pemberian insentif fiskal. Pilihan lainnya adalah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah atau melalui penugasan khusus kepada BUMN. “Agar benar-benar segera terealisasikan,” tandasnya. (ank)
()
Explore More