Pembinaan 8.000 IKM Blitar tak maksimal
Kamis, 14 Juni 2012 - 19:22 WIB
Pembinaan 8.000 IKM Blitar tak maksimal
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kabupaten Blitar menilai pemerintah daerah belum memberikan pembinaan maksimal terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada. Selain jumlahnya yang mencapai 8.000 lebih, IKM merupakan pelaksanaan konsep ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.
“Sementara bagi masyarakat keberadaan IKM ini sangat penting, “ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Karyono kepada wartawan, Kamis (14/6/2012).
Dalam faktanya IKM cukup membantu pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Keberadaan IKM mampu membuka lapangan kerja baru. Artinya IKM secara langsung mampu menekan angka pengangguran. Namun, dengan minimnya pembinaan secara langsung, kata Karyono banyak IKM yang tidak bisa berkembang.
Bahkan jika terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan berakhir pada situasi pailit atau gulung tikar. “Bahkan terkesan stagnan tidak ada perubahan yang berarti, “terangnya.
Informasi yang diterima legislatif, tidak maksimalnya pembinaan lebih dikarenakan masih minimnya alokasi anggaran yang diberikan. Dalam satu tahun anggaran, alokasi dana pembinaan untuk IKM hanya Rp1 miliar. “Namun kita masih mengkaji lagi apakah benar faktor minimnya pembinaan karena kurangnya anggaran?, “paparnya.
Sementara secara terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Maulan membenarkan jika faktor utama kurang maksimalnya pembinaan dikarenakan minimnya anggaran untuk IKM. “Anggaran yang ada tidak sebanding dengan jumlah IKM yang ada,“ujarnya.
Alokasi yang ada tidak hanya diperuntukkan sebagai pinjaman modal. Tapi juga digunakan untuk peningkatan skill atau kapasitas. “Yang selama ini terjadi, dana yang ada tersedot habis untuk pinjaman modal. Karenanya kita berharap ada pertambahan anggaran untuk melaksanakan aktivitas pembinaan, “pungkasnya.
“Sementara bagi masyarakat keberadaan IKM ini sangat penting, “ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Karyono kepada wartawan, Kamis (14/6/2012).
Dalam faktanya IKM cukup membantu pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Keberadaan IKM mampu membuka lapangan kerja baru. Artinya IKM secara langsung mampu menekan angka pengangguran. Namun, dengan minimnya pembinaan secara langsung, kata Karyono banyak IKM yang tidak bisa berkembang.
Bahkan jika terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan berakhir pada situasi pailit atau gulung tikar. “Bahkan terkesan stagnan tidak ada perubahan yang berarti, “terangnya.
Informasi yang diterima legislatif, tidak maksimalnya pembinaan lebih dikarenakan masih minimnya alokasi anggaran yang diberikan. Dalam satu tahun anggaran, alokasi dana pembinaan untuk IKM hanya Rp1 miliar. “Namun kita masih mengkaji lagi apakah benar faktor minimnya pembinaan karena kurangnya anggaran?, “paparnya.
Sementara secara terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Maulan membenarkan jika faktor utama kurang maksimalnya pembinaan dikarenakan minimnya anggaran untuk IKM. “Anggaran yang ada tidak sebanding dengan jumlah IKM yang ada,“ujarnya.
Alokasi yang ada tidak hanya diperuntukkan sebagai pinjaman modal. Tapi juga digunakan untuk peningkatan skill atau kapasitas. “Yang selama ini terjadi, dana yang ada tersedot habis untuk pinjaman modal. Karenanya kita berharap ada pertambahan anggaran untuk melaksanakan aktivitas pembinaan, “pungkasnya.
()
