Lemahnya etika politik elit lemahkan perekonomian

Sindonews.com - Lemahnya kepemimpinan Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian yang diperburuk dengan lemahnya etika politik para elit pemerintahan, menyebabkan koordinasi bidang perokonomian sama sekali tidak berjalan.

"Belum ada etika para petinggi negara untuk membedakan mana yang di dalam pemerintahan dengan yang di luar pemerintah," terang pengamat perekonomian dan anggoita Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan pada diskusi interaktif bertema "Evaluasi Tim Ekonomi SBY-Boediono" di Kantor Institut Proklamasi Jalan Anyer No. 5 Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (18/6/2012).

Sebagai contoh, kata Syahganda, Menteri yang notabene kader partai tertentu, tentu lebih mendengar apa kata ketua partainya. Sebaliknya, menteri yang notabene seorang pengusaha atau pedagang, tentu akan berpikir pragmatis sejalan dengan usaha yang digelutinya. "Etika pemimpin ini yang masih dipertanyakan," tambah Syahganda dalam kesempatan tersebut.

"Kondisi yang demikian membuat Pak hatta tidak punya power. Membuat dia menjadi bukan penguasa sesungguhnya. Menteri-menteri berjalan sesuai kepentingannya masing-masing," simpulnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam mengatur mobilitas dan koordinasi antara menteri-menteri di bawah koordinasinya. Adanya tarik menarik kepentingan, perbedaan pandangan antara menteri bidang perekonomian, disinyalir sebagai titik lemah kinerja Tim Ekonomi SBY-Boediyono.

"Yang masih anyar adalah perbedaan pandangan antara Dahlan Iskan dan Jero Wacik. Terkait pergantian Direksi Pertamina," papar Ketua Bidang Riset Institut Proklamasi, Syukron Jamal, dalam pidato pembukanya pada diskusi interaktif evaluasi Tim Ekonomi SBY-Boediono di Kantor Institut Proklamasi Jalan Anyer No. 5 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/6/2012).

Contohnya lainnya, terang Jamal, adalah perbedaan cara pandang antara pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyebabkan gagalnya rencana RIM (Research in Motion/perusaan ponsel asal kanada) untuk membangun pabriknya di Indonesia. (bro)