Infrastruktur lemah, Indonesia harus berbenah

Selasa, 17 Juli 2012 - 11:34 WIB
Infrastruktur lemah, Indonesia harus berbenah
Infrastruktur lemah, Indonesia harus berbenah
A A A


Sindonews.com
- Pemerintah Indonesia rupanya masih harus belajar banyak dan berusaha keras membenahi infrastruktur yang menopang industri di tanah air, terlebih penghitungan nilai ekonomis bahan tambang yang dikeruk perusahaan-perusahaan luar negeri.

Pengamat perekonomian dan Direktur Insitute Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng memandang, hal tersebut dikarenakan Indonesia belum bisa menghitung secara pasti nilai ekonomis dari bahan tambang yang diekspor ke negara-negara Eropa maupun Amerika lewat perusahaan tambangnya di Indonesia.

"Yang dikirim keluar negeri itu berupa konsentrat. Di sana (negara target expor seperti Amerika atau Jepang) konsentrat tersebut baru dipisahkan menjadi bahan baku tambang murni. Dari hasil pemurnian itu baru dihitung royalti. Jadi penghitungan di luar negeri bukan di Indonesia," terang Salamudin pada diskusi interaktif bertema 'Evaluasi Tim Ekonomi SBY-Boediono' di Kantor Institut Proklamasi, Jalan Anyer No. 5 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/6/2012).

Dengan demikian, tambah Salamudin, kita tentu tidak mengetahui jumlah sebenarnya hasil tambang yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan pertambangan asing seperti Newmont ataupun Freport dari bumi kita.

"Pemerintah gagal dalam membangun industri, infrastruktur yang menopang industri, sumber energi yang memadai. Sehingga, kejadian-kejadian di atas terus berulang setiap waktunya," terangnya.

Sementara, Salamuddin juga berpendapat kebijakan pemerintah mengeluarkan permen ESDM No. 7 tahun 2012 yang menetapkan bea keluar ekspor untuk komoditas pertambangan sebesar 20 persen semata-mata untuk memburu pajak dalam rangka menutup defisit APBN. "Bukan dalam rangka membangun industri nasional," tegasnya.

Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada praktik-praktik seperti diungkapkan di atas, dapat berdampak semakin merosotnya kesejahteraan rakyat, kesenjangan sosial yang semakin tinggi serta tergerusnya kedaulatan nasional oleh pengaruh-pengaruh ekonomi asing. (bro)
()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6562 seconds (0.1#10.140)