Kadin nilai perkeretaapian Indonesia lambat
Jum'at, 22 Juni 2012 - 16:29 WIB
Kadin nilai perkeretaapian Indonesia lambat
A
A
A
Sindonews.com - Ditengah tuntutan akan moda transportasi kereta api super cepat, perkembangan perkeretaapian Indonesia justru dinilai semakin lambat. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pembangunan kereta cepat sebenarnya sudah terlambat untuk diterapkan.
Dilihat dari sejarah, sejak kereta api masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Belanda, Daendels pada 1596-1604 silam, perkembangan kereta api selanjutnya melambat. "Itu 300 tahun yang lalu. Kita selama ini sesudah 300 tahun itu belum bikin satu kereta juga," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Investasi dan Transportasi Peter Gontha, kala ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (22/6/2012).
Dia mencontohkan, di Negeri Paman Sam, pembangunan selalu diawali dengan proyek kereta api. "Di AS dulu pertama mulai mengembangkan wilayah timur ke barat yang pertama dibuat kereta api," jelasnya.
Peter menambahkan, jika ternyata pembangunan kereta api cepat tersebut tidak boleh menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sudah sepatutnya pembangunan itu melibatkan pihak swasta. Namun tentunya ada syarat yang harus dilakukan agar investor swasta tersebut mau menanamkan modalnya untuk pengembangan proyek kereta cepat itu.
"Indonesia kalau mau buat kereta api kalau tidak ada insentif untuk investornya bagaimana. Nah, itu yang menjadi masalah. Harus ada insentif yang diberikan," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, ada empat pihak yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam studi kelayakan proyek kereta api cepat Cirebon-Surabaya. "Ada Spanyol, Jepang, China, sama Bank Dunia, yang sampai ke Surabaya," katanya.
Proyek kereta api cepat sebenarnya terdiri dari tiga tahap. Tahap satu untuk jalur Jakarta-Bandung. Tahap kedua yakni jalur Bandung-Cirebon. Tahap terakhir atau ketiga yaitu jalur Cirebon-Surabaya. Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru melakukan studi kelayakan untuk proyek tahap I.
Dilihat dari sejarah, sejak kereta api masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Belanda, Daendels pada 1596-1604 silam, perkembangan kereta api selanjutnya melambat. "Itu 300 tahun yang lalu. Kita selama ini sesudah 300 tahun itu belum bikin satu kereta juga," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Investasi dan Transportasi Peter Gontha, kala ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (22/6/2012).
Dia mencontohkan, di Negeri Paman Sam, pembangunan selalu diawali dengan proyek kereta api. "Di AS dulu pertama mulai mengembangkan wilayah timur ke barat yang pertama dibuat kereta api," jelasnya.
Peter menambahkan, jika ternyata pembangunan kereta api cepat tersebut tidak boleh menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sudah sepatutnya pembangunan itu melibatkan pihak swasta. Namun tentunya ada syarat yang harus dilakukan agar investor swasta tersebut mau menanamkan modalnya untuk pengembangan proyek kereta cepat itu.
"Indonesia kalau mau buat kereta api kalau tidak ada insentif untuk investornya bagaimana. Nah, itu yang menjadi masalah. Harus ada insentif yang diberikan," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, ada empat pihak yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam studi kelayakan proyek kereta api cepat Cirebon-Surabaya. "Ada Spanyol, Jepang, China, sama Bank Dunia, yang sampai ke Surabaya," katanya.
Proyek kereta api cepat sebenarnya terdiri dari tiga tahap. Tahap satu untuk jalur Jakarta-Bandung. Tahap kedua yakni jalur Bandung-Cirebon. Tahap terakhir atau ketiga yaitu jalur Cirebon-Surabaya. Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru melakukan studi kelayakan untuk proyek tahap I.
()
