BP Migas tuding PGN lakukan monopoli
BP Migas tuding PGN lakukan monopoli
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengatakan rangkap posisi yang dijalankan Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dapat merugikan pihak lain yang ingin mengembangkan bisnis gas di hulu.
Seperti diketahui saat ini PGN bertindak sebagai fungsi pengangkutan (transporter) sekaligus niaga (trader) gas bumi melalui pipa. Salah satu kerugiannya terlihat dari monopoli pengaliran gas yang dilakukan PGN dimana akan berdampak pada beban yang harus diterima sektor hulu.
"Pipa transmisi yang semestinya 'open access' (terbuka) lebih diprioritaskan melayani kepentingan bisnis 'trading'-nya (niaga) dulu sebelum memberikan akses kepada pihak lain yang hanya ingin membayar toll-fee (ongkos angkut) dari pipa itu," ungkap Juru Bicara BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Minggu (24/6/2012).
Kedepan, dia menambahkan bahwa PGN harusnya berfungsi sebagai transporter saja sehingga tata niaga gas menjadi lebih efisien. "PGN yang semestinya menjadi 'transporter' tapi dengan fasilitas jaringan transmisi pipa yang dimilikinya malah memposisikan diri sebagai trader," jelasnya.
PGN dalam posisinya, menurut Gde boleh konsultasikan permasalahan kekurangan volume ke hulu, tapi sebagai trader semestinya PGN mengupayakannya sendiri dari sumber lain termasuk impor gas. "Jadi dalam harga gas PGN memposisikan diri sebagai trader tetapi dalam hal volume, BUMN itu mengklaim sebagai transporter," ucapnya.
Selain itu Gde menyatakan pemerintah dapat menetapkan harga gas PGN sebagaimana halnya di hulu. Walaupun PGN perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya milik swasta nasional maupun asing, tapi sebagai pemegang saham terbesar adalah pemerintah semestinya bisa mengendalikan harga gas yang dijual PGN. (ank)
Seperti diketahui saat ini PGN bertindak sebagai fungsi pengangkutan (transporter) sekaligus niaga (trader) gas bumi melalui pipa. Salah satu kerugiannya terlihat dari monopoli pengaliran gas yang dilakukan PGN dimana akan berdampak pada beban yang harus diterima sektor hulu.
"Pipa transmisi yang semestinya 'open access' (terbuka) lebih diprioritaskan melayani kepentingan bisnis 'trading'-nya (niaga) dulu sebelum memberikan akses kepada pihak lain yang hanya ingin membayar toll-fee (ongkos angkut) dari pipa itu," ungkap Juru Bicara BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Minggu (24/6/2012).
Kedepan, dia menambahkan bahwa PGN harusnya berfungsi sebagai transporter saja sehingga tata niaga gas menjadi lebih efisien. "PGN yang semestinya menjadi 'transporter' tapi dengan fasilitas jaringan transmisi pipa yang dimilikinya malah memposisikan diri sebagai trader," jelasnya.
PGN dalam posisinya, menurut Gde boleh konsultasikan permasalahan kekurangan volume ke hulu, tapi sebagai trader semestinya PGN mengupayakannya sendiri dari sumber lain termasuk impor gas. "Jadi dalam harga gas PGN memposisikan diri sebagai trader tetapi dalam hal volume, BUMN itu mengklaim sebagai transporter," ucapnya.
Selain itu Gde menyatakan pemerintah dapat menetapkan harga gas PGN sebagaimana halnya di hulu. Walaupun PGN perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya milik swasta nasional maupun asing, tapi sebagai pemegang saham terbesar adalah pemerintah semestinya bisa mengendalikan harga gas yang dijual PGN. (ank)
()
Explore More