RI tunggu tindak lanjut G-20

Sindonews.com - Usulan Indonesia agar G-20 memberikan perhatian lebih serius kepada pembiayaan infrastruktur diharapkan bisa diwujudkan dalam bentuk berdirinya lembaga khusus yang membiayai pembangunan infrastruktur.

Lembaga pembiayaan khusus itu diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang. ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang dimiliki ASEAN antara lain bisa menjadi rujukan bagi lembaga khusus di G-20.

“Harusnya seperti itu (AIF). Pembiayaan infrastruktur itu sangat penting karena kalau seandainya ada inisiatif global mengupayakan pembiayaan infrastruktur akan sangat bermanfaat bagi negara maju dan negara berkembang,”ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di kantornya, Jakarta, Selasa 26 Juni 2012.

Kendati demikian Agus mengingatkan, dana bukan satu-satunya permasalahan dalam pembangunan infrastruktur. Negara-negara berkembang di G-20 juga memiliki persoalan dalam hal kesiapan kapasitas dalam membangun infrastruktur. Dengan pengalamannya menangani pembangunan infrastruktur, negara-negara maju di G-20 diharapkan bisa membantu negara berkembang dalam menyiapkan kapasitas proyek infrastruktur, terutama dalam proyek kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

Mantan Dirut Bank Mandiri ini meyakini, dengan adanya inisiatif pembiayaan infrastruktur di G-20 maka pertumbuhan global yang kuat dan seimbang akan terjaga mengingat ada keseimbangan ekonomi di sana.

“Inisiatif-inisiatif bukan hanya dalam bentuk pendanaan,modeling, dan bentuk-bentuk persiapan kapasitas.Negara maju biasanya punya teknologi dan kapasitasnya, sedangkan negara berkembang sangat perlu infrastruktur itu,” ucapnya.

Agus mengakui,krisis global yang belum membaik memang dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, untuk menggelontorkan dananya dalam bidang pendanaan infrastruktur. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kesulitan untuk mencari pemberi dana.

Kesulitan Indonesia saat ini menurut dia adalah membuat rencana proyek yang memadai. Kalau kita punya list untuk proyek yang siap dieksekusi, itu membuat pencarian dana tidak sulit,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada KTT G-20 di Meksiko 18–19 Juni lalu, pemimpin G-20 menerima usulan Indonesia agar pembiayaan infrastruktur menjadi perhatian. Pembiayaan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Millennium Development Goals, namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketidakseimbangan global.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjelaskan, usulan Indonesia diharapkan bisa diwujudkan dengan langkah-langkah konkret dari pihak swasta melalui proyek kerja sama pemerintah-swasta (PPP).Armida mengatakan,Indonesia butuh investasi infrastruktur sebesar 7–8% PDB untuk mengejar pertumbuhan 7%. (bro)