Perolehan pajak UKM masih kecil

Sindonews.com – Potensi pajak dari sektor usaha kecil menegah (UKM) masih sangat kecil karena rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak.Padahal, jumlah UKM di Indonesia mencapai jutaan unit.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis Dadang Karna Permana didampingi Supervisor KPP Pratama Ciamis Yvonne Linda menjelaskan, jumlah UKM saat ini mencapai 52 juta unit. ”Namun,yang rutin membayar pajak jumlahnya masih kecil hanya mencapai 450.000 unit saja,” kata Dadang saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh (Unigal) Ciamis di Gedung KPP Pratama Ciamis, kemarin.

Dadang menambahkan,kalau melihat potensi UKM dengan jumlah mencapai 52 juta unit, perputaran uangnya mencapai Rp3.000 triliun,jumlah itu melebihi perputaran uang badan atau perusahaan yang jumlahnya hanya mencapai 350 ribu unit badan/perusahaan. ”Potensi UKM kalau dipersentase mencapai 56 persen, sedangkan 53 persen lainnya bersumber dari domestik bruto nasional,” tambah Dadang.

Pertumbuhan UKM di daerah saat ini sedang berkembang. Potensi ini tidak akan dibiarkan lepas,karena itu mahasiswa diharapkan ikut melakukan sosialisasi betapa pentingnya membayar pajak. ”Bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sama dengan melakukan tindakan korupsi,” tegas Dadang. Supervisor KPP Ciamis Yvonne Linda menambahkan, target pajak yang harus dikumpulkan lembaganya dalam setahun mencapai Rp1.019 triliun.

”Kalau target itu tidak tercapai, maka pembangunan bisa mundur karena sektor pembangunan di Indonesia masih ditentukan dari pajak,” jelas Yvonne. Yvonne menambahkan,kesadaran membayar pajak di Indonesia saat ini masih kurang. Padahal, melihat dari kemampuan warga Indonesia sudah banyak yang masuk wajib pajak. Misalnya, dalam setahun masyarakat Indonesia tercatat menghisap rokok lebih dari 220 miliar batang rokok.

”Kalau satu batang rokok diakumulasikan harga Rp500 saja, sudah mencapai Rp112 triliun dibakar percuma, ”kata Yvonne. Yvonne menyebutkan, uang yang dibuang itu hampir mendekati kebutuhan negara untuk membangun dalam setahun sedikitnya membutuhkan Rp312 triliun, di antaranya membantu subsidi listrik, BBM termasuk kesehatan.

”Semua beban itu diperoleh dari pajak. Kalau pajak tidak bisa terkumpul,pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan negara, sehingga pajak punya tanggung jawab besar bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Galuh (Unigal) Ciamis Maman Abdurachman mengaku, kedatangan mahasiswa ke Kantor Pajak Ciamis untuk meningkatkan wawasan mahasiswa mengimplementasikan teori di perkuliahan dengan dunia nyata. ”Mahasiswa juga akan ikut membantu menyosialisasikan pentingnya pajak kepada masyarakat,” ujar Maman.