Biaya JSS bisa lampaui Rp200 T
Jum'at, 06 Juli 2012 - 09:37 WIB
Biaya JSS bisa lampaui Rp200 T
A
A
A
Sindonews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, biaya investasi pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) bisa jadi jauh lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya.
Dari perkiraan awal sekitar sebesar USD15 miliar atau sekitar Rp135 triliun, investasi untuk jembatan penghubung Jawa–Sumatera sepanjang 27,4 km ini bisa melebihi Rp200 triliun. Sebab, investasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk membangun jembatan, tetapi juga untuk pengembangan kawasan di sekitarnya.
”Ini fleksibel, tidak hanya bicara tentang jembatan saja tetapi tentang investasi (secara keseluruhan).Awalnya memang USD15 miliar, tapi ini semua masih kajian, feasibility studynya belum rampung.Jadi kalau berbicara angka, bisa lebih dari Rp150 triliun bahkan Rp200 triliun. Banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menghitung itu,” ujar Wakil Menteri PPN/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo seusai acara ”Sosialisasi Kebijakan Pembangunan” di Bandung, kemarin.
Di sisi lain, tarik ulur soal proyek ini hingga kini juga masih belum menemui titik terang. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/Jembatan Selat Sunda (JSS). Namun, usulan revisiuntukmengakomodasipembiayaan proyek studi kelayakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih belum disepakati.
”Berdasarkan perpres itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memang telah siap. Namun, ada pandangan berbeda dari Kementerian Keuangan, kita akan lihat lagi. Artinya,bisa jadi ada opsi baru,” kata Lukita.
Menurut dia,posisi Bappenas saat ini masih menunggu berdasarkan pembahasan itu. Sebelumnya, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan mengenai revisi perpres tersebut.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun menurutnya masih berpegang pada Perpres No 86/2011 sebagai dasar untuk menjalankan proyek KSISS/JSS. Lucky menilai permasalahan revisi mungkin saja membuat proyek tersebut mundur. Namun, pihaknya tetap berusaha mengejar agar peletakan batu pertama proyek tersebut dapat dilakukan sesuai rencana, yakni pada 2014.
Disinggung mengenai kemungkinan molornya proyek Jembatan Selat Sunda serta pengaruhnya terhadap iklim investasi secara keseluruhan, menurut Lukita dampaknya tidak akan besar.Sebab,pemerintah tidak hanya fokus pada proyek tersebut.”Kita juga harus memperhatikan yang lain. Saat ini kita juga membangun bandara,dan jalan-jalan di berbagai provinsi. Jadi, kita jangan hanya fokus di situ saja, ada banyak yang bisa menunjang iklim investasi melalui kawasan strategis ini,”tandasnya.
Sementara,PTGrahaBanten Lampung Sejahtera (GBLS), perusahaan konsorsium pembangun megaproyek JSS, menyatakan masih bekerja dan melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk pelaksana pembangunan jembatan sepanjang 30 km tersebut.Presiden Direktur Graha Banten Lampung Sejahtera Agung R Prabowo mengatakan, perusahaannya tetap bekerja sambil menunggu kejelasan dari pemerintah mengenai revisi Perpres No 86/2011.
”Penjajakan dengan calon investor terus berjalan,” kata Agus belum lama ini. Menurutnya, hingga saat ini setidaknya ada empat negara yang intens ingin bekerja sama,di antaranya Jepang, China, Korea, dan Amerika.
Beberapa perusahaan Jepang yang menurutnya berpotensi menjalin kerja sama dengan Graha Banten Lampung Sejahtera antara lain konsorsium JGC, Nippon Koei, dan Nippon Steel. Rencananya,mereka akan melakukan pembahasan lebih dalam mengenai kemungkinan rencana kerja sama.
Dari perkiraan awal sekitar sebesar USD15 miliar atau sekitar Rp135 triliun, investasi untuk jembatan penghubung Jawa–Sumatera sepanjang 27,4 km ini bisa melebihi Rp200 triliun. Sebab, investasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk membangun jembatan, tetapi juga untuk pengembangan kawasan di sekitarnya.
”Ini fleksibel, tidak hanya bicara tentang jembatan saja tetapi tentang investasi (secara keseluruhan).Awalnya memang USD15 miliar, tapi ini semua masih kajian, feasibility studynya belum rampung.Jadi kalau berbicara angka, bisa lebih dari Rp150 triliun bahkan Rp200 triliun. Banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menghitung itu,” ujar Wakil Menteri PPN/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo seusai acara ”Sosialisasi Kebijakan Pembangunan” di Bandung, kemarin.
Di sisi lain, tarik ulur soal proyek ini hingga kini juga masih belum menemui titik terang. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)/Jembatan Selat Sunda (JSS). Namun, usulan revisiuntukmengakomodasipembiayaan proyek studi kelayakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih belum disepakati.
”Berdasarkan perpres itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memang telah siap. Namun, ada pandangan berbeda dari Kementerian Keuangan, kita akan lihat lagi. Artinya,bisa jadi ada opsi baru,” kata Lukita.
Menurut dia,posisi Bappenas saat ini masih menunggu berdasarkan pembahasan itu. Sebelumnya, Deputi Menteri Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan mengenai revisi perpres tersebut.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun menurutnya masih berpegang pada Perpres No 86/2011 sebagai dasar untuk menjalankan proyek KSISS/JSS. Lucky menilai permasalahan revisi mungkin saja membuat proyek tersebut mundur. Namun, pihaknya tetap berusaha mengejar agar peletakan batu pertama proyek tersebut dapat dilakukan sesuai rencana, yakni pada 2014.
Disinggung mengenai kemungkinan molornya proyek Jembatan Selat Sunda serta pengaruhnya terhadap iklim investasi secara keseluruhan, menurut Lukita dampaknya tidak akan besar.Sebab,pemerintah tidak hanya fokus pada proyek tersebut.”Kita juga harus memperhatikan yang lain. Saat ini kita juga membangun bandara,dan jalan-jalan di berbagai provinsi. Jadi, kita jangan hanya fokus di situ saja, ada banyak yang bisa menunjang iklim investasi melalui kawasan strategis ini,”tandasnya.
Sementara,PTGrahaBanten Lampung Sejahtera (GBLS), perusahaan konsorsium pembangun megaproyek JSS, menyatakan masih bekerja dan melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk pelaksana pembangunan jembatan sepanjang 30 km tersebut.Presiden Direktur Graha Banten Lampung Sejahtera Agung R Prabowo mengatakan, perusahaannya tetap bekerja sambil menunggu kejelasan dari pemerintah mengenai revisi Perpres No 86/2011.
”Penjajakan dengan calon investor terus berjalan,” kata Agus belum lama ini. Menurutnya, hingga saat ini setidaknya ada empat negara yang intens ingin bekerja sama,di antaranya Jepang, China, Korea, dan Amerika.
Beberapa perusahaan Jepang yang menurutnya berpotensi menjalin kerja sama dengan Graha Banten Lampung Sejahtera antara lain konsorsium JGC, Nippon Koei, dan Nippon Steel. Rencananya,mereka akan melakukan pembahasan lebih dalam mengenai kemungkinan rencana kerja sama.
(and)
Lihat Juga :
