Subsidi melonjak, pemerintah yakin APBN masih aman

Sindonews.com - Pemerintah menegaskan, pembengkakan belanja subsidi pada tahun ini bisa ditutup dari pos lain sehingga defisit anggaran di atas 3 persen tidak akan terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, untuk menutup pembengkakan belanja subsidi, pemerintah bisa menggunakan anggaran dari program sosial yang sebelumnya diproyeksikan sebagai dana kompensasi perubahan besaran subsidi bila ada kenaikan harga BBM.

Sebagai catatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 mengalokasikan anggaran kompensasi perubahan besaran subsidi Rp30,6 triliun.

Dana tersebut terdiri atas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,088 triliun, kompensasi angkutan umum (Rp5 triliun), dan pembangunan infrastruktur pedesaan sebesar Rp7,8 triliun. Anggaran ini seharusnya dipakai jika ada kenaikan harga BBM. Tetapi mengingat ada penangguhan maka anggaran tersebut terancam menganggur hingga akhir tahun.

“Dari awal sudah kita prediksikan (pembengkakan belanja subsidi). Ada dana misalnya ada kenaikan, sekitar Rp39 triliun untuk program-program sosial. Kan itu tidak boleh digunakan, nah itu kita pakai,” tutur Hatta di kantornya, kemarin.

Hatta menjelaskan, pembengkakan belanja subsidi tidak bisa dihindari karena adanya ketidaksinkronan antara asumsi yang ditetapkan dengan kenyataan.

Sebagai informasi, belanja subsidi sebesar Rp137,4 triliun ditetapkan dengan asumsi ada kenaikan BBM padahal kenyataannya pemerintah menangguhkan kenaikan BBM.

Seperti diketahui, realisasi belanja subsidi hingga akhir tahun diprediksi mencapai Rp346,9 triliun atau 141,6% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp245,1 triliun.

Hingga Juni atau akhir semester I, realisasi belanja subsidi telah mencapai Rp134,7 triliun atau 55% dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja subsidi diprediksi akan semakin meningkat pada semester II yakni Rp212,2 triliun. Belanja subsidi yang diperkirakan mencapai Rp346,9 triliun sampai akhir tahun tersebut didominasi belanja subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg.

Terkait melonjaknya subsidi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembengkakan bisa ditutupi dari penerimaan pos lain atau merealokasi anggaran kompensasi perubahan subsidi yang seharusnya dipakai jika ada kenaikan harga BBM.