RI-Bank Dunia kerja sama pendanaan infrastruktur
Kamis, 12 Juli 2012 - 19:22 WIB
RI-Bank Dunia kerja sama pendanaan infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia bicarakan kerja sama dengan Bank Dunia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri PPN/Bappenas Harmida Alisjabana, dan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati. Kerja sama nantinya akan terfokuskan pada tiga hal.
"Pertama, kerja sama terkait infrastruktur. Kalau sebelumnya Wolrd Bank suka frustasi untuk membebaskan lahan, nah sekarang kita percepat dengan UU lahan yang baru. Sehingga ini satu hal yang mempercepat," ujar Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis (12/7/2012).
Kedua, akses keuangan (financial inclusion) dan social protection. Sedangkan yang ketiga adalah skema baru pendanaan infrastruktur, dimana menurutnya membutuhkan investasi besar.
"Misalkan ada pihak swasta yang hendak mengerjakan proyek, World Bank bisa mengeluarkan dana katakanlah sekitar 20 persen dari total belanja, nanti ditingkatkan nilainya oleh bank-bank lain, dijadikan package, dan diberikan jaminan sebelum dikerjakan BUMN atau swasta. Jadi tidak lewat proses sub loan agreement yang terlalu banyak makan waktu," paparnya.
Hatta mengatakan, skema tersebut akan didalami, karena jika tepat, maka banyak proyek infrastruktur besar yang dapat dikerjakan oleh swasta dengan pendanaan dari Bank Dunia yang disesuaikan juga dengan bank-bank lain dan nantinya diberikan jaminan.
"Selama ini, inilah yang kami inginkan, skema pendanaan infrastruktur yang besar. Ini adalah salah sesuatu yang tepat," tandasnya.
"Pertama, kerja sama terkait infrastruktur. Kalau sebelumnya Wolrd Bank suka frustasi untuk membebaskan lahan, nah sekarang kita percepat dengan UU lahan yang baru. Sehingga ini satu hal yang mempercepat," ujar Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis (12/7/2012).
Kedua, akses keuangan (financial inclusion) dan social protection. Sedangkan yang ketiga adalah skema baru pendanaan infrastruktur, dimana menurutnya membutuhkan investasi besar.
"Misalkan ada pihak swasta yang hendak mengerjakan proyek, World Bank bisa mengeluarkan dana katakanlah sekitar 20 persen dari total belanja, nanti ditingkatkan nilainya oleh bank-bank lain, dijadikan package, dan diberikan jaminan sebelum dikerjakan BUMN atau swasta. Jadi tidak lewat proses sub loan agreement yang terlalu banyak makan waktu," paparnya.
Hatta mengatakan, skema tersebut akan didalami, karena jika tepat, maka banyak proyek infrastruktur besar yang dapat dikerjakan oleh swasta dengan pendanaan dari Bank Dunia yang disesuaikan juga dengan bank-bank lain dan nantinya diberikan jaminan.
"Selama ini, inilah yang kami inginkan, skema pendanaan infrastruktur yang besar. Ini adalah salah sesuatu yang tepat," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
