Distribusi raskin ditarget rampung pertengahan Ramadan

Sindonews.com - Kendati di khawatirkan akan terjadi polemik dalam penyaluran raskin, meski secara umum tiap kecamatan terjadi penambahan rumah tangga sasaran (RTS) namun disi lain puluhan desa juga ada yang mengalami perubahan penurunan jumlah RTS. Namun Pemkab Wajo optimis dapat merampungkan pendistribusian raskin se-kabupaten Wajo pertengahan bulan Ramadan.

"Bupati sudah memerintahkan tim koordinasi raskin untuk segera mendistribusikan beras raskin agar para RTS penerima manfaat dapat menikmati di bulan ramadhan," kata Sekretaris TIM koordinasi raskin Kabupaten Wajo Arwes kepada SINDO, kemarin.

Untuk itu pihaknya sudah menyampaikan ke camat dan pemerintah desa agar pagu dan data nama-nama RTS segera dimusyawarhakan di desa dan kelurahan, jika sudah diverifikasi nama penerima raskin dan sudah final datanya dan melaporkan TIM Koordinasi Raskin maka hari itu juga atau besoknya raskin akan disalurkan.

"Paling lambat tanggal 8 Agustus musyawarah desa sudah rapung, sehingga beras raskin secepatnya bisa tersalur ke semua penerima manfaat selama bulan ramadhan," katanya.

Dia mengatakan untuk saat ini sudah ada 10 desa yang sudah didistribusikan raskinnya karena musyawarah desa dan verifikasi sudah dirampungkan sehingga pendistribusiannya cepat. "Verifikasi juga tidak gampang, karena tidak semua penerima manfaat rela dihilangkan namanya," katanya.

Seperti diketahui pagu rumah tangga sasaran ( RTS ) penerima beras miskin ( Raskin ) untuk kabupaten Wajo bertambah 6.977 rts, namun perubahan ini malah di kahwatirkan menimbulkan polemik, meski secara umum penerima bertambah namun di beberapa desa ada pengurangan penerima. Yang jadi soal, adanya perubahan nama RTS penerima manfaat raskin, perubahan nama diakibatkan variable yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan berbeda dari tahun sebelumnya yakni pendataan PPLS 2008 dan ada perbedaan pada pendataan PPLS 2011.

"Data RTS penerima raskin mengacu pada PPLS 2011, tentunya kondisi karateristik rumah tangga juga berbeda data pada PPLS 2008, selain itu perubahan tingkat kemiskinan, dinamika perekonomian daerah atau perubahan jumlah penduduk, adalah penyebab berubahnya data RTS," katanya.

Direktur Advokasi Lembaga Advokasi Penguatan Masyarakat Sipil ( LAPMaS ) Sudirman mengatakan, pemerintah dalam melakukan warga miskin sebaiknya disesuaikan dengan indikator lokal yang sepakati oleh seluruh stake holder yang ada.

"Warga miskin yang dicabut penerimaan raskinnya tentu tidak siap, saat indikatorl nasional kemiskinan berubah, namun disisi lain warga wajo tidak bisa mengikuti indikator versi nasional. Meski tidak tercatat sebagai warga miskin sesuai indikator nasional tapi dalam kondisi realnya mereka masih miskin," katanya.