2013, belanja infrastruktur bakal tembus Rp170 T

Sindonews.com – Pemerintah serius menggenjot pembangunan, terlihat dari alokasi belanja infrastruktur untuk tahun anggaran 2013 yang dipastikan melebihi Rp170 triliun, naik dari alokasi tahun 2012 sebesar Rp161,47 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menjelaskan, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp170 triliun lebih itu tidak hanya ditempatkan dalam pos belanja modal tetapi juga ada dalam pos anggaran lain seperti pos belanja barang.

“Saya lebih cocok menyebutkan belanja infrastruktur, karena belanja modal itu bisa bukan infrastruktur. Mengenai belanja pemerintah kita ingin menjaga agar belanja infrastruktur tetap lebih tinggi dibanding tahun lalu,”ujar Agus di kantornya, Jakarta, kemarin.

Sebagai catatan, porsi belanja infrastruktur terus membaik dan meningkat drastis dalam tiga tahun terakhir. Bila pada 2009 anggaran infrastruktur hanya ditetapkan sebesar Rp91,4 triliun maka pada 2011 angkanya mencapai Rp151,8 triliun dan 2012 menjadi sebesar Rp161,5 triliun.

Namun,sejumlah pihak menilai, anggaran infrastruktur sebesar Rp161,4 triliun masih terlalu kecil untuk negara sebesar Indonesia karena hanya 1,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2012 yang mencapai Rp8.542 triliun. Bank Pembangunan Asia (ADB), misalnya,menyebutkan bahwa anggaran infrastruktur Indonesia minimal lima persen dari PDB.

Agus mengatakan, untuk menggenjot infrastruktur, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tapi harus didukung juga dengan kerja sama dari pihak swasta. Karena itulah, dia berharap proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS) akan semakin meningkat perannya di tahun-tahun mendatang.

“Sekarang ini kan perkembangannya cukup baik karena bukan hanya yang Jawa Tengah powerplant yang bergerak, tetapi air di Lampung,water treatment di Umbulan (Pasuruan), jalur KA Manggarai Soekarno- Hatta, maupun KA di Kalimantan Tengah,” paparnya.

Menkeu juga berharap, ke depan BUMN bisa semakin berperan dalam membangun infrastruktur melalui Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dia mencontohkan, BUMN seperti PT Pelindo ataupun PT Angkasa Pura bisa menggiatkan roda pembangunan infrastruktur di pelabuhan dan bandara.

“BUMN yang lalu tidak terlalu aktif dalam membangun infrastruktur, tetapi dengan adanya paradigma MP3EI ini mereka sekarang aktif melakukan investasi, antara lain yang terkait pelabuhan, lapangan udara, kereta api, maupun yang terkait jalan tol. Ini pendorong di luar government spending,” tuturnya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati membenarkan, pemerintah memang tengah meningkatkan anggaran belanja infrastruktur minimal Rp170 triliun untuk tahun depan. Peningkatan ini diharapkan bisa meningkatkan pemerataan keberadaan infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia timur.

“Belanja modal itu ada belanja infrastruktur yang masuk di belanja barang dan ada belanja. Jadi, kita sisir semua yang khusus infrastruktur. Sekarang kita hitung lagi yang termasuk belanja itu (infrastruktur),” jelas Anny.