Kinerja Dishub Muara Enim disorot
Rabu, 15 Agustus 2012 - 07:00 WIB
Kinerja Dishub Muara Enim disorot
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim menyesalkan kinerja yang tidak optimal dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim. Hal ini utamanya terkait seringnya terjadi kebocoran pada retribusi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muaraenim Devi Harianto mengatakan, dalam hal ini, ada beberapa kelemahan yang ditunjukan oleh Dishub Kabupaten Muara Enim. Di antaranya, terkait retribusi terminal regional yang seharusnya sebagai salah satu satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun sebaliknya justru sering terjadi kebocoran dalam retribusi.
Untuk kasus ini, kata Devi, pihaknya bahkan telah memiliki data bahwa baru sebagian kecil saja angkutan batubara yang melewati terminal regional Kabupaten Muara Enim.
"Dalam hal ini, kami sudah meminta datanya kepada pihak terkait," ujar Devi dalam rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan penelitian komisi-komisi dewan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2012, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut Devi, dalam disposisi, Dishub Kabupaten Muara Enim juga tidak mengindahkan disposisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang sampai saat ini belum melakukan jadwal uji petik sesuai dengan surat susulan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Nomor:974/488/PPKAD2/2012.
"Kami mengharapkan kepada Bapak Bupati Muara Enim untuk dapat mengevaluasi kinerja dari SKPD terkait," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Faturahman menanggapi pandangan Komisi III DPRD Kabupaten Muaraenim terhadap SKPD pimpinannya, sebagai suatu hal yang biasa saja.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Dishub Kabupaten Muara Enim sudah benar adannya dan tetap akan dilakukan seperti yang menjadi kebijakan yang telah ditetapkan SKPD Dishub Kabupaten Muara Enim.
"Bila ada pandangan atau pendapat dari pihak lain itu merupakan hal yang biasa saja. Sejauh ini, kami telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan," ucap Fatur.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muaraenim Devi Harianto mengatakan, dalam hal ini, ada beberapa kelemahan yang ditunjukan oleh Dishub Kabupaten Muara Enim. Di antaranya, terkait retribusi terminal regional yang seharusnya sebagai salah satu satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun sebaliknya justru sering terjadi kebocoran dalam retribusi.
Untuk kasus ini, kata Devi, pihaknya bahkan telah memiliki data bahwa baru sebagian kecil saja angkutan batubara yang melewati terminal regional Kabupaten Muara Enim.
"Dalam hal ini, kami sudah meminta datanya kepada pihak terkait," ujar Devi dalam rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan penelitian komisi-komisi dewan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2012, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut Devi, dalam disposisi, Dishub Kabupaten Muara Enim juga tidak mengindahkan disposisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang sampai saat ini belum melakukan jadwal uji petik sesuai dengan surat susulan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Nomor:974/488/PPKAD2/2012.
"Kami mengharapkan kepada Bapak Bupati Muara Enim untuk dapat mengevaluasi kinerja dari SKPD terkait," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Muara Enim, Faturahman menanggapi pandangan Komisi III DPRD Kabupaten Muaraenim terhadap SKPD pimpinannya, sebagai suatu hal yang biasa saja.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Dishub Kabupaten Muara Enim sudah benar adannya dan tetap akan dilakukan seperti yang menjadi kebijakan yang telah ditetapkan SKPD Dishub Kabupaten Muara Enim.
"Bila ada pandangan atau pendapat dari pihak lain itu merupakan hal yang biasa saja. Sejauh ini, kami telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan," ucap Fatur.
(gpr)
