Biaya bunga utang RI mencapai Rp113,2 T
Kamis, 16 Agustus 2012 - 22:06 WIB
Biaya bunga utang RI mencapai Rp113,2 T
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan pembayaran bunga utang di Indonesia pada 2013 sebesar Rp113,2 triliun. Pembayaran bunga utang tersebut masuk dalam anggaran belanja Non-Kementerian dan Lembaga.
Adapun dalam RAPBN 2013, anggaran belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp591,6 triliun akan dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi Rp316,1 triliun, serta belanja lain-lain sebesar Rp162,3 triliun.
"Anggaran subsidi itu naik Rp48 triliun atau sekira 18 persen dari beban anggaran subsidi, termasuk cadangan anggaran subsidi energi Rp23 triliun, dalam APBN-P 2012 sebesar Rp268,1 triliun," jelas SBY, saat pidato nota keuangan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Anggaran sebesar itu, lanjutnya, dialokasikan untuk subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung tiga kilogram (kg) dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, subsidi listrik Rp80,9 triliun, dan subsidi non-energi Rp41,4 triliun.
Sementara subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp15,9 triliun, subsidi benih Rp137,9 miliar, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik Rp2 triliun, subsidi bunga kredit program Rp1,2 triliun, dan subsidi pajak Rp4,8 triliun.
"Adalah kewajiban negara untuk memberi subsidi kepada warga negaranya yang patut mendapatkan subsidi. Namun, adalah kewajiban negara pula untuk menjaga keuangan negara tetap sehat dan sustainable, dan kewajiban negara pula untuk memastikan bahwa subsidi jatuh pada yang benar-benar berhak.
Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Sementara itu, anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2013 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp4,5 triliun atau 3,9 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp117,8 triliun.
"Penurunan beban pembayaran bunga utang ini terutama berkaitan dengan turunnya beban biaya penerbitan SBN internasional dan turunnya referensi bunga pinjaman luar negeri," ungkapnya.
Kemudian, perbaikan peringkat utang (sovereign credit rating), dan klasifikasi risiko negara (country risk classification) yang semakin membaik dari tahun ke tahun, telah memberikan pengaruh terhadap besarnya biaya pengadaan utang oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien.
Adapun dalam RAPBN 2013, anggaran belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp591,6 triliun akan dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi Rp316,1 triliun, serta belanja lain-lain sebesar Rp162,3 triliun.
"Anggaran subsidi itu naik Rp48 triliun atau sekira 18 persen dari beban anggaran subsidi, termasuk cadangan anggaran subsidi energi Rp23 triliun, dalam APBN-P 2012 sebesar Rp268,1 triliun," jelas SBY, saat pidato nota keuangan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Anggaran sebesar itu, lanjutnya, dialokasikan untuk subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung tiga kilogram (kg) dan LGV sebesar Rp193,8 triliun, subsidi listrik Rp80,9 triliun, dan subsidi non-energi Rp41,4 triliun.
Sementara subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan Rp17,2 triliun, subsidi pupuk Rp15,9 triliun, subsidi benih Rp137,9 miliar, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik Rp2 triliun, subsidi bunga kredit program Rp1,2 triliun, dan subsidi pajak Rp4,8 triliun.
"Adalah kewajiban negara untuk memberi subsidi kepada warga negaranya yang patut mendapatkan subsidi. Namun, adalah kewajiban negara pula untuk menjaga keuangan negara tetap sehat dan sustainable, dan kewajiban negara pula untuk memastikan bahwa subsidi jatuh pada yang benar-benar berhak.
Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Sementara itu, anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2013 direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp4,5 triliun atau 3,9 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp117,8 triliun.
"Penurunan beban pembayaran bunga utang ini terutama berkaitan dengan turunnya beban biaya penerbitan SBN internasional dan turunnya referensi bunga pinjaman luar negeri," ungkapnya.
Kemudian, perbaikan peringkat utang (sovereign credit rating), dan klasifikasi risiko negara (country risk classification) yang semakin membaik dari tahun ke tahun, telah memberikan pengaruh terhadap besarnya biaya pengadaan utang oleh pemerintah yang cenderung semakin efisien.
(gpr)
Lihat Juga :
