Bangun infrastruktur, BUMN harus gandeng swasta
Rabu, 22 Agustus 2012 - 11:02 WIB
Bangun infrastruktur, BUMN harus gandeng swasta
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggandeng pihak swasta mengembangkan infrastruktur di tanah air.
Khususnya yang terkait proyek pembangunan bandara maupun pelabuhan komersial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hal itu dinilai akan mempercepat pengembangan infrastruktur yang menjadi titik perhatian pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Menurutnya, pemerintah menyadari tidak mungkin bisa mengembangkan infrastruktur hanya melalui APBN.Tapi juga harus didukung oleh BUMN dan swasta.
”Kebutuhannya sangat besar. Itulah sebabnya BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur bisa bekerja sama dengan swasta,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini. Dia menyebutkan beberapa proyek infrastruktur yang mungkin pendanaannya berasal dari swasta dan BUMN antara lain pembangunan bandara dan pelabuhan komersial. Pemerintah sendiri sudah tidak lagi membiayai pembangunan proyek keduanya.
Karena akan lebih menguntungkan jika dikembangkan BUMN dan swasta. Pada RAPBN 2013, pemerintah berencana memperbanyak belanja infrastruktur yakni Rp193,8 triliun atau naik 14,9% dari anggaran tahun ini. Hal itu dilatarbelakangi oleh ketidakinginan pemerintah terjadi perlambatan pada pertumbuhan investasi yang diakibatkan kurang memadainya infrastruktur.
”Itulah kenapa kita ingin betul-betul APBN 2013 berkualitas dalam arti tepat sasarannya dan lebih banyak dibelanjakan ke infrastruktur,” paparnya.
Kendati begitu,Hatta menggarisbawahi, tantangan terbesar di APBN bukan hanya peningkatan anggaran.Tapi juga quality of spendingdan juga time dari spending. Karena momentumnya terletak dari kecepatan pemerintah belanja. Dengan Peraturan Presiden (perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang menunggu ditandatangani Presiden,diharapkan mengurangi time lag atau waktu yang bisa membuat terhambatnya belanja pemerintah.
Sementara Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung berpendapat pemerintah memang harus meningkatkan anggaran infrastrukturnya. Karena pembangunan infrastruktur dapat menggairahkan perekonomian. ”Untuk membangun infrastruktur memang harus mengeluarkan dana yang besar,” ucap dia saat ditemui di kediaman Hatta Rajasa.Jika perekonomian negara semakin bergairah, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen dalam APBN 2013 bisa saja direalisasikan.
Seperti diketahui, dalam RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya diketahui, prioritas alokasi anggaran infrastruktur akan fokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas, terutama untuk mendukung ketahanan energi,ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik (domestic connectivity).
Beberapa proyek infrastruktur pemerintah di bidang energi antara lain, peningkatan kapasitas listrik 188 megawatt (MW), serta pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms); Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA); Jaringan Distribusi 9.319 kms; dan Gardu Distribusi 213 MVA. Pemerintah berencana membangun jalan Lintas Sumatera,Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km. Juga akan membangun 61 dermaga, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi.
Untuk menunjang program ketahanan energi, pemerintah berencana menambah jaringan gas pada empat kota, melakukan pembangunan satu Kilang Mini Plant LPG, dan meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai sekitar 77,6 persen. Di bidang transportasi pemerintah mengusulkan pembangunan 15 bandar udara baru,serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara,380 kilometer jalur kereta api baru,termasuk jalur ganda; pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.
Khususnya yang terkait proyek pembangunan bandara maupun pelabuhan komersial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hal itu dinilai akan mempercepat pengembangan infrastruktur yang menjadi titik perhatian pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Menurutnya, pemerintah menyadari tidak mungkin bisa mengembangkan infrastruktur hanya melalui APBN.Tapi juga harus didukung oleh BUMN dan swasta.
”Kebutuhannya sangat besar. Itulah sebabnya BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur bisa bekerja sama dengan swasta,” ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini. Dia menyebutkan beberapa proyek infrastruktur yang mungkin pendanaannya berasal dari swasta dan BUMN antara lain pembangunan bandara dan pelabuhan komersial. Pemerintah sendiri sudah tidak lagi membiayai pembangunan proyek keduanya.
Karena akan lebih menguntungkan jika dikembangkan BUMN dan swasta. Pada RAPBN 2013, pemerintah berencana memperbanyak belanja infrastruktur yakni Rp193,8 triliun atau naik 14,9% dari anggaran tahun ini. Hal itu dilatarbelakangi oleh ketidakinginan pemerintah terjadi perlambatan pada pertumbuhan investasi yang diakibatkan kurang memadainya infrastruktur.
”Itulah kenapa kita ingin betul-betul APBN 2013 berkualitas dalam arti tepat sasarannya dan lebih banyak dibelanjakan ke infrastruktur,” paparnya.
Kendati begitu,Hatta menggarisbawahi, tantangan terbesar di APBN bukan hanya peningkatan anggaran.Tapi juga quality of spendingdan juga time dari spending. Karena momentumnya terletak dari kecepatan pemerintah belanja. Dengan Peraturan Presiden (perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang menunggu ditandatangani Presiden,diharapkan mengurangi time lag atau waktu yang bisa membuat terhambatnya belanja pemerintah.
Sementara Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung berpendapat pemerintah memang harus meningkatkan anggaran infrastrukturnya. Karena pembangunan infrastruktur dapat menggairahkan perekonomian. ”Untuk membangun infrastruktur memang harus mengeluarkan dana yang besar,” ucap dia saat ditemui di kediaman Hatta Rajasa.Jika perekonomian negara semakin bergairah, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen dalam APBN 2013 bisa saja direalisasikan.
Seperti diketahui, dalam RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya diketahui, prioritas alokasi anggaran infrastruktur akan fokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas, terutama untuk mendukung ketahanan energi,ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik (domestic connectivity).
Beberapa proyek infrastruktur pemerintah di bidang energi antara lain, peningkatan kapasitas listrik 188 megawatt (MW), serta pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms); Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA); Jaringan Distribusi 9.319 kms; dan Gardu Distribusi 213 MVA. Pemerintah berencana membangun jalan Lintas Sumatera,Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km. Juga akan membangun 61 dermaga, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi.
Untuk menunjang program ketahanan energi, pemerintah berencana menambah jaringan gas pada empat kota, melakukan pembangunan satu Kilang Mini Plant LPG, dan meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai sekitar 77,6 persen. Di bidang transportasi pemerintah mengusulkan pembangunan 15 bandar udara baru,serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara,380 kilometer jalur kereta api baru,termasuk jalur ganda; pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan.
(and)
Lihat Juga :
