TDL naik, jangan kambing hitamkan subsidi
Kamis, 30 Agustus 2012 - 13:53 WIB
TDL naik, jangan kambing hitamkan subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Alasan pemerintah merencanakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang menyebutkan penyesuaian tarif listrik adalah untuk menurunkan beban subsidi energi nasional, mendapat reaksi keras dari dari kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi VII DPR RI asal fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Ariyani berpendapat, pemerintah tidak sepantasnya menjadikan subsidi sebagai alasan atas terjadinya defisit anggaran. "Subsidi jangan jadi kambing hitam terjadinya defisit anggaran," tegas Dewi kepada Sindonews saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Kamis (30/8/2012).
Menurutnya, subsidi memanglah merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya meringankan beban rakyat sebagai salah satu amanat undang-undang. "Subsidi itu keharusan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut Dewi menyarankan, agar bagaimana pemerintah dapat menganalisa opsi lainnya guna memaksimalkan anggaran yang ada pada porsi yang tepat, ketimbang hanya menyalahkan jebolnya kuota subsidi sebagai biang keladi terjadinya defisit negara.
"Rakyat berhak tau bagaimana kinerja pemerintah dalam membelanjakan anggaran dan membagi porsi subsidi. Pemasukan negara perlu dibedah asal usul dan jumlah yang bisa dimaksimalisasi," simpulnya.
Seperti diketahui, pemerintah terus mematangkan rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang akan diberlakukan tahun depan. Salah satu opsi yang muncul, yakni menaikkan tarif listrik sebesar 1 persen per bulan hingga mencapai 16 persen.
Opsi itu merupakan alternatif dari skenario kenaikan sebesar 4 persen tiap triwulan. “Jadi misalnya dari bayar Rp200 ribu, lalu naik sebesar Rp2.000 per bulan, pasti masyarakat mampu. Ini demi mengurangi subsidi,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik beberapa waktu lalu.
Dia berharap masyarakat tidak keberatan dengan rencana kenaikan TTL yang dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk membahas opsi tersebut dengan DPR.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2013 kepada DPR, 16 Agustus 2012 lalu, mengatakan bahwa penyesuaian tarif listrik dibutuhkan untuk menurunkan beban subsidi energi. Subsidi listrik pada RAPBN 2013 dianggarkan Rp80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun.
Baca ulasannya di Koran Sindo
Anggota Komisi VII DPR RI asal fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Ariyani berpendapat, pemerintah tidak sepantasnya menjadikan subsidi sebagai alasan atas terjadinya defisit anggaran. "Subsidi jangan jadi kambing hitam terjadinya defisit anggaran," tegas Dewi kepada Sindonews saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Kamis (30/8/2012).
Menurutnya, subsidi memanglah merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya meringankan beban rakyat sebagai salah satu amanat undang-undang. "Subsidi itu keharusan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut Dewi menyarankan, agar bagaimana pemerintah dapat menganalisa opsi lainnya guna memaksimalkan anggaran yang ada pada porsi yang tepat, ketimbang hanya menyalahkan jebolnya kuota subsidi sebagai biang keladi terjadinya defisit negara.
"Rakyat berhak tau bagaimana kinerja pemerintah dalam membelanjakan anggaran dan membagi porsi subsidi. Pemasukan negara perlu dibedah asal usul dan jumlah yang bisa dimaksimalisasi," simpulnya.
Seperti diketahui, pemerintah terus mematangkan rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang akan diberlakukan tahun depan. Salah satu opsi yang muncul, yakni menaikkan tarif listrik sebesar 1 persen per bulan hingga mencapai 16 persen.
Opsi itu merupakan alternatif dari skenario kenaikan sebesar 4 persen tiap triwulan. “Jadi misalnya dari bayar Rp200 ribu, lalu naik sebesar Rp2.000 per bulan, pasti masyarakat mampu. Ini demi mengurangi subsidi,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik beberapa waktu lalu.
Dia berharap masyarakat tidak keberatan dengan rencana kenaikan TTL yang dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk membahas opsi tersebut dengan DPR.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2013 kepada DPR, 16 Agustus 2012 lalu, mengatakan bahwa penyesuaian tarif listrik dibutuhkan untuk menurunkan beban subsidi energi. Subsidi listrik pada RAPBN 2013 dianggarkan Rp80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun.
Baca ulasannya di Koran Sindo
(gpr)
Lihat Juga :
