Impor beras bukan solusi pangan nasional
Sabtu, 01 September 2012 - 07:30 WIB
Impor beras bukan solusi pangan nasional
A
A
A
Sindonews.com - Impor beras dinilai bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengamankan stok pangan nasional. Pasalnya, masih banyak cara lain yang tidak merugikan petani selain melakukan impor.
"Kami menolak impor beras dengan alasan apapun. Kita bisa perketat pengawasan perdagangan beras nasional agar tidak terjadi penimbunan dan penyelewengan dari mereka yang mengambil keuntungan pribadi," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/8/2012) malam.
Dia pun mengimbau pemerintah harus secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan produksi beras nasional. Jika selama ini lahan yang ada hanya menghasilkan lima ton per hektare (ha) bisa meningkat menjadi 7-10 ton per ha.
"Misalnya dengan penerapan tekhnologi yang bisa menghasilkan bibit padi unggulan yang masa tanamnya tidak membutuhkan waktu lama dengan biaya yang sedikit dan menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas tinggi," jelasnya.
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan pangan nasional. Salah satunya adalah dengan upaya penurunan konsumsi beras nasional. Hal itu bisa dilakukan dengan kampanye agar masyarakat kita bisa beralih ke selain nasi sebagai makanan pokok. Karena selain nasi masih ada jagung, ubi, gandum, dan lain sebagainya yang gizinya tidak kalah dengan nasi.
Kemudian, pihaknya mendesak pemerintah agar secepatnya melakukan audit produksi beras dan luas lahan tanam nasional yang transparan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Karena tidak adanya data yang valid tentang produksi beras dan luas lahan tanam nasional seringkali dijadikan alasan untuk melakukan impor beras.
"Kami mendesak pemerintah untuk menjaga kecukupan akan tersedianya lahan tanam yang produktif. Karena terjadinya konversi lahan produktif menjadi lahan hunian juga menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi pangan nasional. Hal itu bisa dilakukan dengan memperketat perizinan mendirikan bangunan atau izin pemanfaatan lahan produktif," tuturnya.
Dirinya pun menambahkan, pemerintah harus menyiapkan dan memperkuat infrastruktur di bidang pertanian, serta membuat perencanaan dan realisasinya secara komprehensif dan konkret.
"Kami menolak impor beras dengan alasan apapun. Kita bisa perketat pengawasan perdagangan beras nasional agar tidak terjadi penimbunan dan penyelewengan dari mereka yang mengambil keuntungan pribadi," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/8/2012) malam.
Dia pun mengimbau pemerintah harus secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan produksi beras nasional. Jika selama ini lahan yang ada hanya menghasilkan lima ton per hektare (ha) bisa meningkat menjadi 7-10 ton per ha.
"Misalnya dengan penerapan tekhnologi yang bisa menghasilkan bibit padi unggulan yang masa tanamnya tidak membutuhkan waktu lama dengan biaya yang sedikit dan menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas tinggi," jelasnya.
Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan pangan nasional. Salah satunya adalah dengan upaya penurunan konsumsi beras nasional. Hal itu bisa dilakukan dengan kampanye agar masyarakat kita bisa beralih ke selain nasi sebagai makanan pokok. Karena selain nasi masih ada jagung, ubi, gandum, dan lain sebagainya yang gizinya tidak kalah dengan nasi.
Kemudian, pihaknya mendesak pemerintah agar secepatnya melakukan audit produksi beras dan luas lahan tanam nasional yang transparan agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Karena tidak adanya data yang valid tentang produksi beras dan luas lahan tanam nasional seringkali dijadikan alasan untuk melakukan impor beras.
"Kami mendesak pemerintah untuk menjaga kecukupan akan tersedianya lahan tanam yang produktif. Karena terjadinya konversi lahan produktif menjadi lahan hunian juga menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi pangan nasional. Hal itu bisa dilakukan dengan memperketat perizinan mendirikan bangunan atau izin pemanfaatan lahan produktif," tuturnya.
Dirinya pun menambahkan, pemerintah harus menyiapkan dan memperkuat infrastruktur di bidang pertanian, serta membuat perencanaan dan realisasinya secara komprehensif dan konkret.
(gpr)
