Indonesia harus naikkan posisi tawar

Sindonews.com - Didukung pertumbuhan ekonomi tinggi, pangsa pasar sangat besar serta peran pentingnya di ASEAN, Indonesia harus memiliki posisi tawar yang lebih dalam pembahasan perdagangan bebas Asia.

Kepala ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menekankan pentingnya Indonesia untuk lebih meningkatkan posisi tawarnya. Menurut dia, Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan dengan negara ASEAN lain dan mitranya yakni dalam hal pasar yang sangat besar sekaligus konsumtif. Pasar tersebut sangat menguntungkan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri sekaligus menjadi magnet bagi negara lain dalam menjual barangnya.

“Bolanya sekarang ada di kita. Kita harus punya bargaining position tinggi karena Indonesia punya pertumbuhan ekonomi tinggi yang stabil. Kita juga punya pasar domestik yang baik dan tidak terlalu terpengaruh ekonomi global. Kini tinggal pemerintah bagaimana memosisikan Indonesia,” paparnya saat dihubungi kemarin menyikapi rencana pembentukan kerja sama perdagangan bebas Asia antara ASEAN dan beberapa negara mitra.

Destry mengingatkan, pemerintah juga harus berani menekan negara lain untuk membuka pasar mereka bagi barang ekspor Indonesia sehingga perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) memiliki comparative advantage yang seimbang. “Kita bukan anak bawang lagi dalam kancah perdaganganASEAN, regional dan bahkan global. Kita sekarang main player,” tandasnya.

Kendati demikian, Destry juga mengingatkan pentingnya Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas Asia maupun kawasan ekonomi masyarakat ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015. Industri dalam negeri, menurut Destry, harus dibangun dan didorong lebih maju agar bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri sehingga Indonesia tidak perlu kebanjiran barang impor.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEC) Ke-44 di Siem Riep, Kamboja, akhir pekan lalu, 10 negara ASEAN bersama enam mitra utama dagang mereka yakni China, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, dan Korea Selatan menandatangani kesepakatan Kerja Sama Komprehensif Ekonomi Kawasan (RCEP). RCEP ini akan menjadi frameworkbagi pembahasan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan enam mitranya.

Salah satu kesepakatan RCEP tersebut adalah menekan pemimpin-pemimpin 10 negara ASEAN dan mitranya untuk segera membahas serta melakukan negosiasi terkait zona perdagangan bebas di antara mereka pada pertemuan puncak ASEAN di Kamboja, November mendatang. Pembahasan FTA diharapkan sudah selesai pada akhir 2015 mendatang atau saat kawasan ekonomi ASEAN terintegrasi dalam Komunitas ASEAN 2015.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah harus belajar dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) sebelum membahas serta melakukan negosiasi zona perdagangan ASEAN dan enam mitranya yang melibatkan 16 negara. Kesepakatan ACFTA, menurut Sofjan, lebih menjadikan Indonesia sebagai pasar saja sehingga hal itu tidak boleh terulang di masa depan.

Sofjan juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tunduk dengan negara yang perekonomiannya lebih maju seperti Singapura dalam pembahasan zona perdagangan bebas ASEAN dan enam mitranya. “Pokoknya kita yang mengatur karena kita yang besar. Kita mau, tunjukkan! Jangan tunduk sama Singapura atau yang lain. Jangan mereka yang tentukan. Kita mau apa, harus tunjukkan,” tutur Sofjan kepada SINDO kemarin.

Sofjan menambahkan, sebelum menandatangani FTA ASEAN dan enam mitranya, Indonesia harus melakukan perbaikan internal terlebih dahulu, terutama di sektor industri hulu dan jasa. Alasannya, sektor tersebut masih sangat lemah sehingga dikhawatirkan tidak bisa bersaing. “Jangan buka semuanya karena kalau tidak siap, kita hanya akan menjadi pasar. Industri kita ada yang siap seperti automotif, tekstil, dan sepatu tetapi sektor hulu dan jasa kita ketinggalan dengan Singapura,Thailand, dan Malaysia,” ungkapnya.