Pelaksana studi kelayakan JSS belum final
Kamis, 06 September 2012 - 11:31 WIB
Pelaksana studi kelayakan JSS belum final
A
A
A
Sindonews.com - Pendanaan pelaksanaan studi kelayakan (feasibility study/FS) Jembatan Selat Sunda (JSS) masih belum diputuskan oleh Tim Tujuh bentukan pemerintah. Namun, sebagian besar anggota tim mendukung pendanaan studi kelayakan oleh swasta.
“Tapi sampai sekarang belum ada keputusan final, karena dalam Tim Tujuh masih ada beda pendapat. Meski dari seluruh anggota hanya Menteri Keuangan yang ingin pendanaan FS dari APBN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto di Jakarta kemarin.
Jika pelaksanaan studi kelayakan dilakukan pemerintah, kata dia, maka dananya akan menggunakan APBN yang dilakukan secara multitahun.
Menurut dia, alasan sebagian besar anggota mendorong pendanaan dan pelaksanaan studi kelayakan oleh swasta didasari upaya untuk mengejar target peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pada 2014.
“Pelaksanaan FS dengan dana dari swasta,memungkinkan untuk mengejar target groundbreaking tersebut. Sedangkan, jika menggunakan dana APBN, maka pendanaan akan dilakukan secara multiyears,” tuturnya.
Alasan lainnya, kata Djoko, pemerintah juga tidak ingin memusatkan pendanaan infrastruktur hanya untuk Pulau Jawa semata. Dengan melibatkan swasta, kata dia, dana pemerintah akan bisa tersebar ke wilayah lainnya.
Terkait dengan itu, Djoko mengatakan bahwa meski pun saat ini pemrakarsa proyek adalah PT Graha Banten Lampung Sejahtera, pelaksana proyek dari swasta tetap akan dilakukan melalui lelang secara terbuka dengan sistem tender internasional.
Selain belum memutuskan siapa pelaksana studi kelayakan, Djoko mengatakan, pemerintah juga belum memutuskan berapa besaran nilai penggantian dana ke swasta jika proyek tidak dilanjutkan.
Sebelumnya, PT Graha Banten Lampung Sejahtera menyebutkan kebutuhan anggaran studi kelayakan bakal mencapai Rp3,5 triliun, sedangkan pemerintah menyatakan angkanya kemungkinan maksimal Rp1,5 triliun.
Terpisah, Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa proyek Agung R Prabowo mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian dari pemerintah kapan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda akan dilaksanakan.
Dia juga menjelaskan,sampai saat ini juga belum ada rencana perubahan target groundbreaking, meskipun studi kelayakan belum dilaksanakan. “Kita menunggu saja keputusan pemerintah, dan kami harap keputusannya akan cepat,” ujarnya.
“Tapi sampai sekarang belum ada keputusan final, karena dalam Tim Tujuh masih ada beda pendapat. Meski dari seluruh anggota hanya Menteri Keuangan yang ingin pendanaan FS dari APBN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto di Jakarta kemarin.
Jika pelaksanaan studi kelayakan dilakukan pemerintah, kata dia, maka dananya akan menggunakan APBN yang dilakukan secara multitahun.
Menurut dia, alasan sebagian besar anggota mendorong pendanaan dan pelaksanaan studi kelayakan oleh swasta didasari upaya untuk mengejar target peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pada 2014.
“Pelaksanaan FS dengan dana dari swasta,memungkinkan untuk mengejar target groundbreaking tersebut. Sedangkan, jika menggunakan dana APBN, maka pendanaan akan dilakukan secara multiyears,” tuturnya.
Alasan lainnya, kata Djoko, pemerintah juga tidak ingin memusatkan pendanaan infrastruktur hanya untuk Pulau Jawa semata. Dengan melibatkan swasta, kata dia, dana pemerintah akan bisa tersebar ke wilayah lainnya.
Terkait dengan itu, Djoko mengatakan bahwa meski pun saat ini pemrakarsa proyek adalah PT Graha Banten Lampung Sejahtera, pelaksana proyek dari swasta tetap akan dilakukan melalui lelang secara terbuka dengan sistem tender internasional.
Selain belum memutuskan siapa pelaksana studi kelayakan, Djoko mengatakan, pemerintah juga belum memutuskan berapa besaran nilai penggantian dana ke swasta jika proyek tidak dilanjutkan.
Sebelumnya, PT Graha Banten Lampung Sejahtera menyebutkan kebutuhan anggaran studi kelayakan bakal mencapai Rp3,5 triliun, sedangkan pemerintah menyatakan angkanya kemungkinan maksimal Rp1,5 triliun.
Terpisah, Direktur Utama PT Graha Banten Lampung Sejahtera sebagai pemrakarsa proyek Agung R Prabowo mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima kepastian dari pemerintah kapan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda akan dilaksanakan.
Dia juga menjelaskan,sampai saat ini juga belum ada rencana perubahan target groundbreaking, meskipun studi kelayakan belum dilaksanakan. “Kita menunggu saja keputusan pemerintah, dan kami harap keputusannya akan cepat,” ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
