Daya beli masyarakat Depok terancam tingginya inflasi
Sabtu, 08 September 2012 - 20:00 WIB
Daya beli masyarakat Depok terancam tingginya inflasi
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Statistik Kota Depok Tata Jumantara mengungkapkan, Depok menempati urutan kedua tertinggi inflasi se-Jawa Barat. Bahkan setelah melewati masa bulan puasa dan Idul Fitri kenaikan harga barang belum turun signifikan.
“Inflasi di Depok kembali tertinggi di Jawa Barat atau peringkat kedua setelah Kota Bogor. Memang, setelah Lebaran orang memahami kenaikan harga,” katanya kepada wartawan, Sabtu (8/9/2012).
Tetapi, kata dia, kalau keadaan ini terus terjadi bisa menggerogoti perekonomian dan daya beli masyarakat. Tata mengungkapkan, tingkat inflasi di Kota Depok pada bulan Agustus 2012 sebesar 1,21 persen. Menurutnya, inflasi Depok tertinggi kedua setelah kota Bogor mencapai 2,07 persen.
Namun, jika dibandingkan dengan DKI dan nasional, Depok tetap tinggi. Dikatakannya, untuk inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,81 persen dan tingkat nasional mencapai 0,95 persen. Bahkan, bila berdasarkan akumulatif atau dari Januari sampai Agustus 2012 mencapai 4,09 persen.
“Kalau secara akumulatif, inflasi di Depok itu lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan nasional. Untuk Nasional saja, cuma 3,48 persen. Berarti, perlu adanya langkah yang serius dari Pemkot Depok,” terangnya.
Dia menambahkan, salah satu penyebab tingginya inflasi di Depok seperti sarana angkutan antar kota, daging sapi, ayam goreng, tahu mentah dan lainnya. Menurutnya, sejumlah barang tersebut saat lebaran naik karena banyaknya permintaan konsumen.
Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Pemerintah Kota Depok untuk serius menangani permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan memperbaiki sarana distribusi dan mengamankan pasokan barang.
“Ya Pemerintah Depok harus mengamankan distribusi dan menjaga ketersediaan barang. Kalau ini terpenuhi, masyarakat juga tidak akan khawatir dan perekonomian akan tetap terjaga,”paparnya.
Kepala Bagian Tata Usaha BPS Depok Bambang Pamungkas menilai kenaikan harga saat bulan Agustus bertepatan dengan bulan puasa dan Idul Fitri merupakan hal wajar. Hanya saja, imbuhnya, jika keadaan tersebut terus berlanjut juga menjadi ancaman ekonomi masyarakat lemah. Menurutnya, di sisi lain inflasi bisa menunjukkan tingkat ekonomi bagus.
“Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu dengan penghasilan pas-pasan akan berpikir dua kali untuk membeli sejumlah barang. Kalau bagi orang mampu, berapapun kenaikan harga tidak ada masalah,” tuturnya.
Dikatakannya, saat ini Depok bersama dengan tujuh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang mendapat perhatian khusus karena tingkat inflasinya tinggi. Apalagi, secara akumulatif lebih tinggi dibandingkan nasional. (mai)
“Inflasi di Depok kembali tertinggi di Jawa Barat atau peringkat kedua setelah Kota Bogor. Memang, setelah Lebaran orang memahami kenaikan harga,” katanya kepada wartawan, Sabtu (8/9/2012).
Tetapi, kata dia, kalau keadaan ini terus terjadi bisa menggerogoti perekonomian dan daya beli masyarakat. Tata mengungkapkan, tingkat inflasi di Kota Depok pada bulan Agustus 2012 sebesar 1,21 persen. Menurutnya, inflasi Depok tertinggi kedua setelah kota Bogor mencapai 2,07 persen.
Namun, jika dibandingkan dengan DKI dan nasional, Depok tetap tinggi. Dikatakannya, untuk inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,81 persen dan tingkat nasional mencapai 0,95 persen. Bahkan, bila berdasarkan akumulatif atau dari Januari sampai Agustus 2012 mencapai 4,09 persen.
“Kalau secara akumulatif, inflasi di Depok itu lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan nasional. Untuk Nasional saja, cuma 3,48 persen. Berarti, perlu adanya langkah yang serius dari Pemkot Depok,” terangnya.
Dia menambahkan, salah satu penyebab tingginya inflasi di Depok seperti sarana angkutan antar kota, daging sapi, ayam goreng, tahu mentah dan lainnya. Menurutnya, sejumlah barang tersebut saat lebaran naik karena banyaknya permintaan konsumen.
Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Pemerintah Kota Depok untuk serius menangani permasalahan tersebut. Salah satunya, dengan memperbaiki sarana distribusi dan mengamankan pasokan barang.
“Ya Pemerintah Depok harus mengamankan distribusi dan menjaga ketersediaan barang. Kalau ini terpenuhi, masyarakat juga tidak akan khawatir dan perekonomian akan tetap terjaga,”paparnya.
Kepala Bagian Tata Usaha BPS Depok Bambang Pamungkas menilai kenaikan harga saat bulan Agustus bertepatan dengan bulan puasa dan Idul Fitri merupakan hal wajar. Hanya saja, imbuhnya, jika keadaan tersebut terus berlanjut juga menjadi ancaman ekonomi masyarakat lemah. Menurutnya, di sisi lain inflasi bisa menunjukkan tingkat ekonomi bagus.
“Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu dengan penghasilan pas-pasan akan berpikir dua kali untuk membeli sejumlah barang. Kalau bagi orang mampu, berapapun kenaikan harga tidak ada masalah,” tuturnya.
Dikatakannya, saat ini Depok bersama dengan tujuh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang mendapat perhatian khusus karena tingkat inflasinya tinggi. Apalagi, secara akumulatif lebih tinggi dibandingkan nasional. (mai)
(gpr)
Lihat Juga :
