Pelaporan aset negara amburadul menyulitkan audit BPK
Selasa, 11 September 2012 - 14:05 WIB
Pelaporan aset negara amburadul menyulitkan audit BPK
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memandang lemahnya pelaporan serta pengelolaan aset-aset negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagai biang keladi sulitnya BPK mendata sekaligus menginvetarisir pertumbuhan aset yang dimiliki bangsa ini.
"Dari sisi pelaporan (masih lemah). Sekarang masih terjadi adalah pemerintah daerah maupun Kementerian itu, ada persoalan badan pengelolaan aset," ujar Wakil Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri di kantor Kementerian keuangan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Padahal, lanjut Hasan, kecenderungan lemahnya budaya pelaporan aset tersebut menyebabkan sulit untuk diketahui sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat. Sehingga penilaian atas pembangunan terlihat cenderung stagnan atau tanpa perkembangan.
"Karena aset-aset pemerintah yang tidak jelas bukti kepemilikannya dan belum diketahui nilainya," sambung Hasan.
Bukan hanya itu, Hasan memandang dengan lemahnya menejemen aset tersebut, bukan hal yang mustahil bila kedepannya masalah kepemilikan aset negara ini akan menimbulkan permasalahan serius, seperti sengketa kepemilikan atas sebidang lahan pemerintah dengan warga sekitar misalnya.
"Kalau anda melihat banyak gedung-gedung Kementerian kantor-kantor Kementerian negara yang sudah berpuluh-puluh tahun dibangun tapi dia tidak mempunyai kepemilikannya," jelasnya lagi.
"Dari sisi pelaporan (masih lemah). Sekarang masih terjadi adalah pemerintah daerah maupun Kementerian itu, ada persoalan badan pengelolaan aset," ujar Wakil Badan Pemeriksa Keuangan, Hasan Bisri di kantor Kementerian keuangan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Padahal, lanjut Hasan, kecenderungan lemahnya budaya pelaporan aset tersebut menyebabkan sulit untuk diketahui sejauh mana pembangunan yang dilakukan pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat. Sehingga penilaian atas pembangunan terlihat cenderung stagnan atau tanpa perkembangan.
"Karena aset-aset pemerintah yang tidak jelas bukti kepemilikannya dan belum diketahui nilainya," sambung Hasan.
Bukan hanya itu, Hasan memandang dengan lemahnya menejemen aset tersebut, bukan hal yang mustahil bila kedepannya masalah kepemilikan aset negara ini akan menimbulkan permasalahan serius, seperti sengketa kepemilikan atas sebidang lahan pemerintah dengan warga sekitar misalnya.
"Kalau anda melihat banyak gedung-gedung Kementerian kantor-kantor Kementerian negara yang sudah berpuluh-puluh tahun dibangun tapi dia tidak mempunyai kepemilikannya," jelasnya lagi.
(gpr)
Lihat Juga :
