2014, 96 juta masyarakat miskin dapat Jamkesmas
Senin, 24 September 2012 - 19:03 WIB
2014, 96 juta masyarakat miskin dapat Jamkesmas
A
A
A
Sindonews.com - Pemeritah tengah menargetkan setidak sebanyak 96 juta jiwa atau sekitar 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia dapat menikmati Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2014.
"Pemerintah mempunyai target 1 bed untuk 1000 pasien. Sekarang kita baru ada 114 ribu bed, sedangkan (masyarakat kita) ada 237 juta jiwa orang Indonesia. Artinya masih butuh 123 ribu bed lagi." Ujar Kabiro SDM Jamsostek Abdul Latif, di MNC Tower, Jakarta, Senin (24/9/2012).
Upaya tersebut mengingat terus membaiknya kesiapan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS), baik di bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan).
Tidak tangung-tanggung, anggaran yang disiapkan Rp700 miliar lebih, bahkan bisa terus meningkat hingga Rp3 triliun. "Anggaran ini nantinya akan dipergunakan untuk penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, penambahan tempat tidur dan lainnya," sambung Latif.
Selain infrastruktur, lanjut Latif, pemerintah juga akan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang siap melayani BPJS. "Dalam setahun, ada sekitar 5.000 dokter yang dicetak oleh 72 fakultas kedokteran yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira kita mampu lah," katanya.
Namun demikian, diakui Latif pemerintah tetap akan menyeleksi para dokter tersebut guna memastikan kualitas para dokter yang akan bergabung bersama BPJS tersebut. "Dokter harus ikut uji kompetensi nasional untuk bisa mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk bisa praktik," pungkasnya.
"Pemerintah mempunyai target 1 bed untuk 1000 pasien. Sekarang kita baru ada 114 ribu bed, sedangkan (masyarakat kita) ada 237 juta jiwa orang Indonesia. Artinya masih butuh 123 ribu bed lagi." Ujar Kabiro SDM Jamsostek Abdul Latif, di MNC Tower, Jakarta, Senin (24/9/2012).
Upaya tersebut mengingat terus membaiknya kesiapan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS), baik di bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan).
Tidak tangung-tanggung, anggaran yang disiapkan Rp700 miliar lebih, bahkan bisa terus meningkat hingga Rp3 triliun. "Anggaran ini nantinya akan dipergunakan untuk penguatan infrastruktur pelayanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, penambahan tempat tidur dan lainnya," sambung Latif.
Selain infrastruktur, lanjut Latif, pemerintah juga akan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang siap melayani BPJS. "Dalam setahun, ada sekitar 5.000 dokter yang dicetak oleh 72 fakultas kedokteran yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira kita mampu lah," katanya.
Namun demikian, diakui Latif pemerintah tetap akan menyeleksi para dokter tersebut guna memastikan kualitas para dokter yang akan bergabung bersama BPJS tersebut. "Dokter harus ikut uji kompetensi nasional untuk bisa mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) untuk bisa praktik," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
