Pembangunan pusat dan daerah harus sinergis
Selasa, 25 September 2012 - 10:46 WIB
Pembangunan pusat dan daerah harus sinergis
A
A
A
Sindonews.com - Perekonomian domestik dinilai perlu ditingkatkan karena menjadi modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas. Dalam hal ini, sinergi pembangunan antara pusat dan daerah merupakan hal penting yang harus dilakukan.
“Peningkatan perekonomian domestik perlu dilakukan agar peningkatan kesejahteraan rakyat,terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat, artinya kita bisa menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana seusai seminar “Memperkuat Perekonomian Domestik Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” di Jakarta kemarin.
Armida mengungkapkan, 70 persen realisasi pembangunan nasional ada di daerah dengan sistem desentralisasi yang melibatkan komponen swasta dan masyarakat. Hanya 30 persen pembangunan, itu pun yang sifatnya makro ada di pusat.
Namun, imbuh dia, kondisi yang ada saat ini belum maksimal. Salah satu hambatan ialah masih tingginya anggaran belanja pegawai dibanding anggaran belanja modal.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan,tingginya belanja pegawai hanya mendorong konsumsi domestik dan bukan pada investasi yang lebih produktif. Menurut dia, hal tersebut terkait kinerja pemerintahan daerah, khususnya mengenai tata kelola.
Dia mengatakan, untuk mengatasi masalah tata kelola yang buruk demi iklim investasi yang baik diperlukan pengurangan biaya transaksi. “Selain itu perlu diperhatikan waktu, dan penyederhanaan prosedur,” jelasnya.
Efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi catatan dalam tata kelola yang baik. Artinya, kata dia, jika daerah sudah mengalokasikan belanja modalnya lebih tinggi maka diharapkan investasi ataupun perdagangan dan lainnya juga akan lebih tinggi.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengungkapkan, korupsi juga masih menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan domestik di daerah.
“Peningkatan perekonomian domestik perlu dilakukan agar peningkatan kesejahteraan rakyat,terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat, artinya kita bisa menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana seusai seminar “Memperkuat Perekonomian Domestik Melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah” di Jakarta kemarin.
Armida mengungkapkan, 70 persen realisasi pembangunan nasional ada di daerah dengan sistem desentralisasi yang melibatkan komponen swasta dan masyarakat. Hanya 30 persen pembangunan, itu pun yang sifatnya makro ada di pusat.
Namun, imbuh dia, kondisi yang ada saat ini belum maksimal. Salah satu hambatan ialah masih tingginya anggaran belanja pegawai dibanding anggaran belanja modal.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan,tingginya belanja pegawai hanya mendorong konsumsi domestik dan bukan pada investasi yang lebih produktif. Menurut dia, hal tersebut terkait kinerja pemerintahan daerah, khususnya mengenai tata kelola.
Dia mengatakan, untuk mengatasi masalah tata kelola yang buruk demi iklim investasi yang baik diperlukan pengurangan biaya transaksi. “Selain itu perlu diperhatikan waktu, dan penyederhanaan prosedur,” jelasnya.
Efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi catatan dalam tata kelola yang baik. Artinya, kata dia, jika daerah sudah mengalokasikan belanja modalnya lebih tinggi maka diharapkan investasi ataupun perdagangan dan lainnya juga akan lebih tinggi.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengungkapkan, korupsi juga masih menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan domestik di daerah.
(gpr)
Lihat Juga :
