Menakertrans minta CSR disalurkan di kawasan transmigrasi
Senin, 01 Oktober 2012 - 20:54 WIB
Menakertrans minta CSR disalurkan di kawasan transmigrasi
A
A
A
Sindonews.com - Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat transmigran di rasa masih kurang. Karenanya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menyalurkan program tersebut di kawasan transmigrasi.
"Program CSR perusahaan dan badan usaha akan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat serta meningkatkan pemerataan pembangunan daerah," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenakertrans, Senin (1/10/2012).
Menurut Muhaimin jumlah investasi di kawasan transmigrasi dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya minat perusahaan untuk menjalin kemitraan usaha dengan transmigran dan penduduk sekitar dengan pola inti-plasma.
"Semua perusahaan investor yang telah memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam sehingga wajib melaksanakan CSR di kawasan transmigrasi," ujarnya.
Sampai saat ini tercatat 37 perusahaan yang telah menjalin kerjasama kemitraan melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) meliputi rencana investasi sebesar Rp10 triliun. Di samping itu, sejumlah 36 perusahaan masih dalam proses penilaian.
Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2Ktrans), Jamaluddien Malik menambahkan investasi di kawasan transmigrasi ini dilakukan dalam berbagai bidang meliputi perkebunan (inti maupun plasma) Kelapa Sawit, karet, pohon jarak serta produk-produk pertanian lainnya.
"Investasi di kawasan transmigrasi ini dilakukan untuk peningkatan pengembangan produksi, pengolahan hasil usaha agar memliki nilai tambah, memperlancar pemasaran hasil dan distribusi barang dan jasa," tambah Jamaluddien.
Jamaluddien mengatakan pada hakikatnya investasi di kawasan transmigrasi dikembangkan dengan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ekonomi ini diaplikasikan dengan membangun kemitraan antara masyarakat atau kelompok masyarakat dengan para investor yang setara dan saling menguntungkan serta transparan dalam pengelolaan usaha.
"Kawasan transmigrasi yang sebagian besar di daerah tertinggal, perbatasan dan garis terluar Republik Indonesia memerlukan dorongan dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tergantung kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah," tandas dia.
"Program CSR perusahaan dan badan usaha akan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat serta meningkatkan pemerataan pembangunan daerah," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenakertrans, Senin (1/10/2012).
Menurut Muhaimin jumlah investasi di kawasan transmigrasi dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya minat perusahaan untuk menjalin kemitraan usaha dengan transmigran dan penduduk sekitar dengan pola inti-plasma.
"Semua perusahaan investor yang telah memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam sehingga wajib melaksanakan CSR di kawasan transmigrasi," ujarnya.
Sampai saat ini tercatat 37 perusahaan yang telah menjalin kerjasama kemitraan melalui mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) meliputi rencana investasi sebesar Rp10 triliun. Di samping itu, sejumlah 36 perusahaan masih dalam proses penilaian.
Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2Ktrans), Jamaluddien Malik menambahkan investasi di kawasan transmigrasi ini dilakukan dalam berbagai bidang meliputi perkebunan (inti maupun plasma) Kelapa Sawit, karet, pohon jarak serta produk-produk pertanian lainnya.
"Investasi di kawasan transmigrasi ini dilakukan untuk peningkatan pengembangan produksi, pengolahan hasil usaha agar memliki nilai tambah, memperlancar pemasaran hasil dan distribusi barang dan jasa," tambah Jamaluddien.
Jamaluddien mengatakan pada hakikatnya investasi di kawasan transmigrasi dikembangkan dengan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ekonomi ini diaplikasikan dengan membangun kemitraan antara masyarakat atau kelompok masyarakat dengan para investor yang setara dan saling menguntungkan serta transparan dalam pengelolaan usaha.
"Kawasan transmigrasi yang sebagian besar di daerah tertinggal, perbatasan dan garis terluar Republik Indonesia memerlukan dorongan dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tergantung kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
