Pembiayaan MP3EI didiversifikasi
Rabu, 03 Oktober 2012 - 11:00 WIB
Pembiayaan MP3EI didiversifikasi
A
A
A
Sindonews.com - Keterbatasan dana yang dimiliki negara mendorong pemerintah untuk mendiversifikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk proyek-proyek prioritas dalam MP3EI.
“Diversifikasi ini terutama untuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). APBN tetap meski porsinya tinggal sekitar 10–15 persen, selebihnya kita bangun melalui public private partnership,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.
Selama ini pembiayaan proyek infrastruktur sebagian di antaranya diusahakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang. Ke depan, pembiayaan akan diarahkan oleh BUMN bersama swasta.
Dana APBN kini hanya diprioritaskan bagi infrastruktur yang tidak memiliki daya tarik komersial seperti proyek air minum, waduk atau irigasi. “Ini akan tetap dianggarkan melalui APBN karena proyek ini tidak menarik dari segi komersial, tetapi secara ekonomi akan menimbulkan dampak yang besar, terutama bagi masyarakat kita,” tuturnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alijahbana mengatakan, diversifikasi itu akan menambah variasi pembiayaan. Diversifikasi itu juga akan menyempurnakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur mengingat kebutuhannya yang sangat besar.
“Selama ini kita melihat ada gap, kita ingin menyempurnakan dengan melakukan diversifikasi termasuk memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan, terutama meningkatkan partisipasi BUMN dan swasta,” ucapnya.
Namun, sambung Armida, pembiayaan infrastruktur yang selama ini banyak diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari APBN juga jangan dihilangkan karena kebutuhannya tetap ada. “Cukup dikurangi agar tidak membebani APBN kita,” jelasnya.
Terkait dengan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah akan mengurangi pinjaman luar negeri yang dimanfaatkan untuk membangun proyek pembangunan yang masuk dalam bluebook, terutama infrastruktur. Pinjaman dikurangi karena selama ini pemanfaatannya tidak maksimal.
“Kita evaluasi, memang di pinjaman luar negeri itu penyerapannya tidak tinggi. Pelaksanaan proyeknya memakan waktu hampir semuanya kalau disiapkan fasilitasnya selalu perlu perpanjangan masa tersedianya waktu untuk penarikan pinjaman,” paparnya.
Agus melihat selama ini banyak pinjaman yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya persiapan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan proyek. Banyak juga dari proyek-proyek tersebut yang tidak bisa menciptakan kapasitas nasional karena terlalu mengandalkan bantuan dari pihak asing, mulai dari dana, persiapan desain, hingga tenaga ahli.
“Kita juga lihat bahwa banyak pinjaman yang seharusnya dilakukan tapi K/L tidak melakukan pinjaman. Kadang negara donor sudah menyiapkan fasilitas tapi ternyata tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh K/L hingga membuat negara kreditor merasa kita tidak serius,” ucapnya.
“Diversifikasi ini terutama untuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). APBN tetap meski porsinya tinggal sekitar 10–15 persen, selebihnya kita bangun melalui public private partnership,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta kemarin.
Selama ini pembiayaan proyek infrastruktur sebagian di antaranya diusahakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang. Ke depan, pembiayaan akan diarahkan oleh BUMN bersama swasta.
Dana APBN kini hanya diprioritaskan bagi infrastruktur yang tidak memiliki daya tarik komersial seperti proyek air minum, waduk atau irigasi. “Ini akan tetap dianggarkan melalui APBN karena proyek ini tidak menarik dari segi komersial, tetapi secara ekonomi akan menimbulkan dampak yang besar, terutama bagi masyarakat kita,” tuturnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alijahbana mengatakan, diversifikasi itu akan menambah variasi pembiayaan. Diversifikasi itu juga akan menyempurnakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur mengingat kebutuhannya yang sangat besar.
“Selama ini kita melihat ada gap, kita ingin menyempurnakan dengan melakukan diversifikasi termasuk memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan, terutama meningkatkan partisipasi BUMN dan swasta,” ucapnya.
Namun, sambung Armida, pembiayaan infrastruktur yang selama ini banyak diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari APBN juga jangan dihilangkan karena kebutuhannya tetap ada. “Cukup dikurangi agar tidak membebani APBN kita,” jelasnya.
Terkait dengan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah akan mengurangi pinjaman luar negeri yang dimanfaatkan untuk membangun proyek pembangunan yang masuk dalam bluebook, terutama infrastruktur. Pinjaman dikurangi karena selama ini pemanfaatannya tidak maksimal.
“Kita evaluasi, memang di pinjaman luar negeri itu penyerapannya tidak tinggi. Pelaksanaan proyeknya memakan waktu hampir semuanya kalau disiapkan fasilitasnya selalu perlu perpanjangan masa tersedianya waktu untuk penarikan pinjaman,” paparnya.
Agus melihat selama ini banyak pinjaman yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya persiapan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan proyek. Banyak juga dari proyek-proyek tersebut yang tidak bisa menciptakan kapasitas nasional karena terlalu mengandalkan bantuan dari pihak asing, mulai dari dana, persiapan desain, hingga tenaga ahli.
“Kita juga lihat bahwa banyak pinjaman yang seharusnya dilakukan tapi K/L tidak melakukan pinjaman. Kadang negara donor sudah menyiapkan fasilitas tapi ternyata tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh K/L hingga membuat negara kreditor merasa kita tidak serius,” ucapnya.
(rna)
Lihat Juga :
