Pinjaman infrastruktur dipangkas
Kamis, 04 Oktober 2012 - 08:36 WIB
Pinjaman infrastruktur dipangkas
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah akan memangkas pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur sebesar Rp19,5 triliun. Untuk itu, pemerintah akan memilah proyek-proyek yang dinilai betul-betul layak didanai dari pinjaman.
Deputi Bidang Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wismana Adi Suryabrata mengatakan, proyek akan dipilah berdasarkan target penurunan defisit dan pinjaman.
“Kita pilih infrastruktur mana saja yang bisa dibiayai utang luar negeri. Yang kita pilih itu nanti pasti sesuai dengan target pengurunan defisit dan pinjaman,” katanya di Jakarta, Rabu (4/10/2012).
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013, pemerintah berencana menarik pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sejumlah kegiatan prioritas maupun proyek yang ditargetkan sebesar Rp39,4 triliun.
Proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman senilai Rp39,4 triliun tersebut antara lain kegiatan prioritas di kementerian/lembaga (K/L) Rp29,2 triliun, kegiatan yang diterus hibahkan kepada pemerintah daerah Rp3,2 triliun dan penerusan pinjaman kepada pemda maupun BUMN Rp6,9 triliun.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan mendiversifikasi pembiayaan proyek infrastruktur, terutama yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pendanaan akan difokuskan dari BUMN dan swasta sehingga tidak lagi membebani APBN.
Terpisah, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengungkapkan, pada triwulan III/2012, belanja konstruksi nasional telah mencapai lebih dari Rp100 triliun, naik 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua AKI Sudarto mengatakan, hingga akhir tahun diperkirakan target belanja konstruksi nasional mencapai Rp150 triliun. “Tingginya pertumbuhan belanja konstruksi ditopang oleh belanja konstruksi BUMN yang cukup signifikan tahun ini. Misalnya, pembangunan pelabuhan nasional,” kata Sudarto.
Dia menjelaskan, kondisi positif ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun mengingat proyek-proyek milik pemerintah penyerapannya cukup tinggi di akhir tahun. AKI juga memprediksi konstruksi nasional juga akan terus tumbuh tahun depan dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur yang masuk dalam program MP3EI. Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan dukungan penuh dalam mencari solusi kendala dan permasalahan di sektor konstruksi.
“Contoh paling nyata, banyak proyek yang dinilai bermasalah pemeriksaannya memakan waktu panjang, dan sering kali banyak instansi yang terlibat.Ini membuat prosesnya makin panjang,” tuturnya.
Deputi Bidang Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wismana Adi Suryabrata mengatakan, proyek akan dipilah berdasarkan target penurunan defisit dan pinjaman.
“Kita pilih infrastruktur mana saja yang bisa dibiayai utang luar negeri. Yang kita pilih itu nanti pasti sesuai dengan target pengurunan defisit dan pinjaman,” katanya di Jakarta, Rabu (4/10/2012).
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013, pemerintah berencana menarik pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sejumlah kegiatan prioritas maupun proyek yang ditargetkan sebesar Rp39,4 triliun.
Proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman senilai Rp39,4 triliun tersebut antara lain kegiatan prioritas di kementerian/lembaga (K/L) Rp29,2 triliun, kegiatan yang diterus hibahkan kepada pemerintah daerah Rp3,2 triliun dan penerusan pinjaman kepada pemda maupun BUMN Rp6,9 triliun.
Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan mendiversifikasi pembiayaan proyek infrastruktur, terutama yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pendanaan akan difokuskan dari BUMN dan swasta sehingga tidak lagi membebani APBN.
Terpisah, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengungkapkan, pada triwulan III/2012, belanja konstruksi nasional telah mencapai lebih dari Rp100 triliun, naik 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua AKI Sudarto mengatakan, hingga akhir tahun diperkirakan target belanja konstruksi nasional mencapai Rp150 triliun. “Tingginya pertumbuhan belanja konstruksi ditopang oleh belanja konstruksi BUMN yang cukup signifikan tahun ini. Misalnya, pembangunan pelabuhan nasional,” kata Sudarto.
Dia menjelaskan, kondisi positif ini diperkirakan terus berlanjut hingga akhir tahun mengingat proyek-proyek milik pemerintah penyerapannya cukup tinggi di akhir tahun. AKI juga memprediksi konstruksi nasional juga akan terus tumbuh tahun depan dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur yang masuk dalam program MP3EI. Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan dukungan penuh dalam mencari solusi kendala dan permasalahan di sektor konstruksi.
“Contoh paling nyata, banyak proyek yang dinilai bermasalah pemeriksaannya memakan waktu panjang, dan sering kali banyak instansi yang terlibat.Ini membuat prosesnya makin panjang,” tuturnya.
(rna)
