Renegosiasi Freeport, pemerintah jangan high profile
Kamis, 04 Oktober 2012 - 12:30 WIB
Renegosiasi Freeport, pemerintah jangan high profile
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan royalti yang diminta pemerintah kepada PT Freeport Indonesia lebih dari 3 persen. Angka tersebut memang belum disepakati, meski proses renegosiasi masih berlangsung.
"Renegosiasi kan sedang berlangsung. Kalau berdasarkan Undang-Undang, itu kan 3 persen, tapi pas renegosiasi harus lebih dari itu," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10/2012)
Pemerintah, menurutnya, tidak boleh terlalu high profile dalam renegosiasi dengan perusahaan tambang tersebut. Terpenting, lanjutnya, target yang sudah ditetapkan tercapai. Hatta juga belum dapat menginformasikan berapa angka pasti dalam perundingan tersebut.
"Jangan high profile, yang penting target kita tercapai. Yang jelas kalau ikut peraturan tak boleh kurang dari 3 persen," pungkasnya.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengakui, perundingan dengan Freeport Indonesia berlangsung alot. Beberapa poin perundingan yang dirasa cukup rumit adalah divestasi, luas wilayah dan pengolahan pemurnian.
"Kalau Freeport agak sulit itu, jadi ada isunya luas wilayah, luas wilayahnya kan 200 ribuan hektar, terus pengolahan pemurnian, itu kan membutuhkan investasi, jadi itu alot untuk Freeport. Kalau royalti kita ingin prevailing. Namanya negosiasi ya gitu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Thamrin Sihite beberapa waktu lalu.
Salah satu poin yang menjadi sangat alot adalah pembahasan terkait kewajiban Freport untuk pengolahan dan pemurnian. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan perundingan ini akan selesai di 2012 ataupun tahun depan. Kemungkinan memang selalu ada, namun dikembalikan ke pihak Freeport untuk menyetujui usulan pemerintah.
"Renegosiasi kan sedang berlangsung. Kalau berdasarkan Undang-Undang, itu kan 3 persen, tapi pas renegosiasi harus lebih dari itu," kata Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10/2012)
Pemerintah, menurutnya, tidak boleh terlalu high profile dalam renegosiasi dengan perusahaan tambang tersebut. Terpenting, lanjutnya, target yang sudah ditetapkan tercapai. Hatta juga belum dapat menginformasikan berapa angka pasti dalam perundingan tersebut.
"Jangan high profile, yang penting target kita tercapai. Yang jelas kalau ikut peraturan tak boleh kurang dari 3 persen," pungkasnya.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengakui, perundingan dengan Freeport Indonesia berlangsung alot. Beberapa poin perundingan yang dirasa cukup rumit adalah divestasi, luas wilayah dan pengolahan pemurnian.
"Kalau Freeport agak sulit itu, jadi ada isunya luas wilayah, luas wilayahnya kan 200 ribuan hektar, terus pengolahan pemurnian, itu kan membutuhkan investasi, jadi itu alot untuk Freeport. Kalau royalti kita ingin prevailing. Namanya negosiasi ya gitu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Thamrin Sihite beberapa waktu lalu.
Salah satu poin yang menjadi sangat alot adalah pembahasan terkait kewajiban Freport untuk pengolahan dan pemurnian. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan perundingan ini akan selesai di 2012 ataupun tahun depan. Kemungkinan memang selalu ada, namun dikembalikan ke pihak Freeport untuk menyetujui usulan pemerintah.
(rna)
Lihat Juga :
