Baru 52 lembaga negara masuk zona integritas

Sindonews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyatakan deklarasi zona integrasi merupakan sebuah usaha positif dalam perbaikan birokrasi pemerintahan.

“Ini satu langkah maju, langkah konkrit, saksinya adalah masyarakat,” tuturnya saat membuka “Prosesi Deklarasi dan Penandatanganan Perancangan Zona Integritas” di Hotel Sahid, Jakarta (5/10/2012).

Zona integritas, diharapkan dapat membersihkan birokrasi sehingga program-program kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik. “Zona integritas ini bisa mempersempit ruang untuk korupsi, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan juga akan bertambah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Azwar.

Secara keseluruhan saat ini baru 52 dari kurang lebih 600 lembaga negara yang telah menjadi Zona Integritas. KemenPAN RB sendiri menargetkan seluruh lembaga negara masuk dalam Zona Integritas sebelum masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir.

“Kalau bisa sebelum kabinet berakhir sudah selesai semua. Makin cepat makin bagus,” pungkas Azwar.

Seperti diketahui, “Prosesi Deklarasi dan Penandatanganan Perancangan Zona Integritas” hari ini (5/10/2012) dicanangkan oleh KemenPAN RB di Hotel Sahid, Jakarta. Deklarasi ini digagas oleh KemenPAN RB dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hadir menandatangani deklarasi ini antara lain Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M Asichin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Polewali Mandar Ali Baal, Bupati Deli Johnny Sitohang, Bupati Bengkulu Selatan Reskan Effendi, dan Bupati Bukittinggi Ismed Amzis.