Pemerintah antisipasi krisis jangka panjang
Sabtu, 06 Oktober 2012 - 10:42 WIB
Pemerintah antisipasi krisis jangka panjang
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi krisis global yang dikhawatirkan bakal berlangsung lama.
Langkah antisipatif tersebut utamanya akan dilakukan di sektor perdagangan. Selain membuka pasar ekspor baru, pemerintah juga akan meminimalisasi dampak krisis global di jalur perdagangan dengan meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia.
Langkah-langkah itu diharapkan mampu meredam efek krisis global yang menurut Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Olivier Blanchard akan memakan waktu lama, yakni bisa berlangsung selama satu dekade.
“Adapun di pasar dalam negeri,selain melakukan upayaupaya pengamanan pasar dalam negeri, kita (juga) yakinkan tidak ada dumping dari produk yang masuk ke Indonesia. Sertifikasi seperti health certificate (diberlakukan) karena impor barang kan harus standar industri Indonesia,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan dukungannya atas langkah pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap barang-barang impor yang masuk. Sofjan bahkan meminta pemerintah berani dan tegas memberlakukan antidumping terhadap barang impor.
“Masalah ini penting diperhatikan pemerintah di tengah banyaknya permasalahan. Kita sudah harus melakukan ini sejak dulu,” kata dia.
Di luar sektor perdagangan, Agus menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang sehat dalam mengantisipasi krisis. Kebijakan fiskal tersebut di antaranya dengan mempercepat pencairan anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus infrastruktur.
Kepala Ekonom Danareksa Sekuritas Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, krisis global memang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Namun, menurut dia krisis global bukan persoalan utama untuk Indonesia karena yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di dalam negeri, seperti perbaikan infrastruktur.
“Kita waspada dengan (kondisi) global tapi nggak usah terlalu khawatir bahwa Indonesia akan runtuh. Yang penting, BI (Bank Indonesia) tidak boleh salah langkah. Kemarin kan karena takut ekonominya kepanasan maka mereka mulai mengetatkan kebijakan moneter,” tutur Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin.
Purbaya menambahkan, saat pertumbuhan ekonomi melambat, BI justru harus terus melakukan kebijakan moneternya, seperti tidak menaikkan suku bunga. Purbaya mengungkapkan optimismenya akan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah antisipatif tersebut utamanya akan dilakukan di sektor perdagangan. Selain membuka pasar ekspor baru, pemerintah juga akan meminimalisasi dampak krisis global di jalur perdagangan dengan meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia.
Langkah-langkah itu diharapkan mampu meredam efek krisis global yang menurut Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Olivier Blanchard akan memakan waktu lama, yakni bisa berlangsung selama satu dekade.
“Adapun di pasar dalam negeri,selain melakukan upayaupaya pengamanan pasar dalam negeri, kita (juga) yakinkan tidak ada dumping dari produk yang masuk ke Indonesia. Sertifikasi seperti health certificate (diberlakukan) karena impor barang kan harus standar industri Indonesia,” tutur Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan dukungannya atas langkah pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap barang-barang impor yang masuk. Sofjan bahkan meminta pemerintah berani dan tegas memberlakukan antidumping terhadap barang impor.
“Masalah ini penting diperhatikan pemerintah di tengah banyaknya permasalahan. Kita sudah harus melakukan ini sejak dulu,” kata dia.
Di luar sektor perdagangan, Agus menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang sehat dalam mengantisipasi krisis. Kebijakan fiskal tersebut di antaranya dengan mempercepat pencairan anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus infrastruktur.
Kepala Ekonom Danareksa Sekuritas Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, krisis global memang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Namun, menurut dia krisis global bukan persoalan utama untuk Indonesia karena yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di dalam negeri, seperti perbaikan infrastruktur.
“Kita waspada dengan (kondisi) global tapi nggak usah terlalu khawatir bahwa Indonesia akan runtuh. Yang penting, BI (Bank Indonesia) tidak boleh salah langkah. Kemarin kan karena takut ekonominya kepanasan maka mereka mulai mengetatkan kebijakan moneter,” tutur Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin.
Purbaya menambahkan, saat pertumbuhan ekonomi melambat, BI justru harus terus melakukan kebijakan moneternya, seperti tidak menaikkan suku bunga. Purbaya mengungkapkan optimismenya akan pertumbuhan ekonomi nasional.
(rna)
Lihat Juga :