Pemerintah kesulitan reformasi birokrasi
Selasa, 09 Oktober 2012 - 16:10 WIB
Pemerintah kesulitan reformasi birokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) mengakui bahwa reformasi birokrasi sangat sulit dilakukan dan belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat.
“Kita masih belum berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar dalam sambutannya pada acara “Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Azwar menyatakan, reformasi birokrasi merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang berat dan membutuhkan proses yang panjang. Dia mencontohkan, reformasi birokrasi di sejumlah negara memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Bahkan beberapa negara maju masih belum berhasil melakukannya hingga saat ini.
“Reformasi birokrasi bukanlah pekerjaan mudah, kita lihat misalnya Australia butuh waktu hingga 20 tahun. Korea Selatan juga 20 tahun, Amerika Serikat bahkan masih melakukannya sampai sekarang,” jelasnya.
Untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia, pihaknya mengaku telah membuat program “9 Rencana Aksi” bagi lembaga-lembaga negara yang sudah masuk dalam Zona Integritas, yang terdiri dari:
1. Evaluasi dan penataan organisasi
2. Penataan jumlah dan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Seleksi Calon PNS (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah/e-Government
6. Peningkatan pelayanan publik
“Kita masih belum berhasil mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani,” kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar dalam sambutannya pada acara “Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Azwar menyatakan, reformasi birokrasi merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang berat dan membutuhkan proses yang panjang. Dia mencontohkan, reformasi birokrasi di sejumlah negara memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Bahkan beberapa negara maju masih belum berhasil melakukannya hingga saat ini.
“Reformasi birokrasi bukanlah pekerjaan mudah, kita lihat misalnya Australia butuh waktu hingga 20 tahun. Korea Selatan juga 20 tahun, Amerika Serikat bahkan masih melakukannya sampai sekarang,” jelasnya.
Untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia, pihaknya mengaku telah membuat program “9 Rencana Aksi” bagi lembaga-lembaga negara yang sudah masuk dalam Zona Integritas, yang terdiri dari:
1. Evaluasi dan penataan organisasi
2. Penataan jumlah dan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Seleksi Calon PNS (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah/e-Government
6. Peningkatan pelayanan publik
(rna)
Lihat Juga :
