Pembangunan PLTU Batang ditentang warga
Kamis, 18 Oktober 2012 - 09:47 WIB
Pembangunan PLTU Batang ditentang warga
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang ditolak oleh ratusan warga setempat yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi (PRBBUK).
PRBBUK didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Semarang dan Greenpeace telah menyampaikan penolakannya secara resmi kepada pemerintah.
"Banyak aturan hukum yang diterabas untuk memuluskan rencana pembangunan mega proyek ini," ujar Perwakilan LBH Semarang Wahyu Nandang Herawan dalam rilisnya hari ini di Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Masyarakat Batang menolak pembangunan PLTU tersebut di wilayahnya karena keberadaan PLTU dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga dapat mengganggu keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan. Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Batang bermatapencaharian sebagai nelayan.
Sebelumnya, pada Juli lalu, anggota Greenpeace telah menyambangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendesak KKP agar tidak memberikan izin terkait wacana pembangunan PLTU tersebut.
Menanggapi pengaduan masyarakat Batang tersebut, KKP menilai pembangunan PLTU Batang tidak menyalahi aturan dan tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. "Rencana pembangunan PLTU Batang sudah sesuai dengan arahan," tandas Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad.
PRBBUK didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Semarang dan Greenpeace telah menyampaikan penolakannya secara resmi kepada pemerintah.
"Banyak aturan hukum yang diterabas untuk memuluskan rencana pembangunan mega proyek ini," ujar Perwakilan LBH Semarang Wahyu Nandang Herawan dalam rilisnya hari ini di Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Masyarakat Batang menolak pembangunan PLTU tersebut di wilayahnya karena keberadaan PLTU dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga dapat mengganggu keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan. Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Batang bermatapencaharian sebagai nelayan.
Sebelumnya, pada Juli lalu, anggota Greenpeace telah menyambangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendesak KKP agar tidak memberikan izin terkait wacana pembangunan PLTU tersebut.
Menanggapi pengaduan masyarakat Batang tersebut, KKP menilai pembangunan PLTU Batang tidak menyalahi aturan dan tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. "Rencana pembangunan PLTU Batang sudah sesuai dengan arahan," tandas Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad.
(rna)
Lihat Juga :
