Tata kelola listrik butuh komitmen
Rabu, 24 Oktober 2012 - 10:19 WIB
Tata kelola listrik butuh komitmen
A
A
A
Sindonews.com - Tata kelola listrik yang baik membutuhkan komitmen politik yang besar dari para pemangku kepentingan, terutama untuk menangani masalah inefisiensi.
Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Relyadi mengatakan,selama ini masalah kelistrikan tak pernah lepas dari perdebatan karena tingginya biaya penyediaan pembangkit. Selain itu, masalah yang mengemuka adalah tingginya inefisiensi dalam tata kelola infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
”Memajukan infrastruktur kelistrikan membutuhkan kemauan besar. Ini tantangan, sebab Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan anggaran,” katanya dalam dialog “Tata Kelola Infrastruktur Listrik Bebas dari Kepentingan Politik, Mungkinkah?” yang diselenggarakan majalah SINDO Weekly di Jakarta kemarin.
Menurut dia, perlu dilakukan pengawasan ketat terkait pembelian bahan bakar listrik yang bersumber dari gas dan batu bara. Dia menuturkan, subsidi listrik akan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun dengan permasalahan utama ada pada tingginya biaya poko pengadaan (BPP) tenaga listrik.
”Masalah itu di antaranya masih tingginya biaya pengadaan BBM, minimnya pasokan gas menyebabkan PLTG kembali ke BBM,” kata dia.
Seperti diketahui, data Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012 menyebutkan, porsi biaya pengadaan BBM walaupun masih mencapai 63–83 persen dari total biaya energi primer, daya yang dibangkitkan hanya bisa mencapai 25–36 persen dari total daya dibangkitkan PLN.
Sementara biaya gas, walaupun hanya 6–14 persen namun masih bisa membangkitkan daya sekitar 15–24 persen. Untuk batu bara, dengan biaya 10–21 persen bisa membangkitkan 35–37 persen daya listrik PLN.
Dari data itu, energy mix pembangkit listrik PLN dinilai masih belum efisien. Dia menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum berkomitmen penuh memenuhi kebutuhan gas pembangkit PLN. Padahal,ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit milik PLN merupakan salah satu faktor pokok kunci menurunkan subsidi dan BPP.
”Komitmen politik dalam arti begini, dana besar harus digelontorkan untuk biaya BPP termasuk mendukung energy mixdengan pengawasan superketat,” kata dia.
Anggota Dewan Energi Nasional Rinaldi Dalimi mengatakan, selama ini PLN masih memakai ukuran pertumbuhan ekonomi sebagai patokan untuk memenuhi seberapa besar kebutuhan listrik masyarakat. Menurut dia, konsep tersebut harus diubah lantaran infrastruktur saat ini masih belum memadai.
”Saya melihat PLN masih ada kendala karena mengukur kebutuhan listrik berdasarkan pertumbuhan ekonomi.Padahal, yang paling utama adalah pemenuhan infrastruktur dulu,” katanya dalam acara yang sama.
Di sisi lain, konsep manajemen masih perlu diperbaiki. Dia mencontohkan, di Kalimantan Tengah dan Selatan masih disatukan manajemennya.
Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Perusahaan PT PLN Harry Hartoyo mengakui selama ini pasokan listrik diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi. ”Kita memakai ukuran itu, karena menyesuaikan juga kebutuhan fiskal kita,” ujarnya.
Pada 2013, pemerintah membutuhkan dana pengadaan listrik sebesar Rp226,91 triliun.Pemerintah berasumsi penjualan listrik akan tumbuh 9%, susut jaringan 8,5 persen, dan keuntungan 7 persen bagi PLN.Keuntungan bagi PLN bertujuan memperluas jaringan dan akses listrik kepada masyarakat.
”Tapi kita tetap berusaha memenuhi target-target yang ada. Misalnya pemasangan jaringan kabel yang menghubungkan semua daerah. Tantangannya lebih banyak di regulasi. Misalnya ketika kita melakukan pemasangan trafo di suatu kabupaten. Pemerintah daerahnya, tak merespons,” ucapnya.
Di sisi lain, untuk melakukan diversifikasi pembiayaan penyediaan pembangkit tenaga listrik,PLN bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Salah satu yang sedang dikaji PII adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama di Sulawesi Barat.
Direktur PII Sinthya Roesly mengatakan,PLTA Karama bersifat unsolicited (prakarsa), sehingga aspek risiko masih dikaji agar tidak merugikan. ”Kita tinggal menunggu tawarannya seperti apa,karena ini atas prakarsa jadi drafnya kita tunggu,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Relyadi mengatakan,selama ini masalah kelistrikan tak pernah lepas dari perdebatan karena tingginya biaya penyediaan pembangkit. Selain itu, masalah yang mengemuka adalah tingginya inefisiensi dalam tata kelola infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
”Memajukan infrastruktur kelistrikan membutuhkan kemauan besar. Ini tantangan, sebab Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan anggaran,” katanya dalam dialog “Tata Kelola Infrastruktur Listrik Bebas dari Kepentingan Politik, Mungkinkah?” yang diselenggarakan majalah SINDO Weekly di Jakarta kemarin.
Menurut dia, perlu dilakukan pengawasan ketat terkait pembelian bahan bakar listrik yang bersumber dari gas dan batu bara. Dia menuturkan, subsidi listrik akan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun dengan permasalahan utama ada pada tingginya biaya poko pengadaan (BPP) tenaga listrik.
”Masalah itu di antaranya masih tingginya biaya pengadaan BBM, minimnya pasokan gas menyebabkan PLTG kembali ke BBM,” kata dia.
Seperti diketahui, data Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2012 menyebutkan, porsi biaya pengadaan BBM walaupun masih mencapai 63–83 persen dari total biaya energi primer, daya yang dibangkitkan hanya bisa mencapai 25–36 persen dari total daya dibangkitkan PLN.
Sementara biaya gas, walaupun hanya 6–14 persen namun masih bisa membangkitkan daya sekitar 15–24 persen. Untuk batu bara, dengan biaya 10–21 persen bisa membangkitkan 35–37 persen daya listrik PLN.
Dari data itu, energy mix pembangkit listrik PLN dinilai masih belum efisien. Dia menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum berkomitmen penuh memenuhi kebutuhan gas pembangkit PLN. Padahal,ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit milik PLN merupakan salah satu faktor pokok kunci menurunkan subsidi dan BPP.
”Komitmen politik dalam arti begini, dana besar harus digelontorkan untuk biaya BPP termasuk mendukung energy mixdengan pengawasan superketat,” kata dia.
Anggota Dewan Energi Nasional Rinaldi Dalimi mengatakan, selama ini PLN masih memakai ukuran pertumbuhan ekonomi sebagai patokan untuk memenuhi seberapa besar kebutuhan listrik masyarakat. Menurut dia, konsep tersebut harus diubah lantaran infrastruktur saat ini masih belum memadai.
”Saya melihat PLN masih ada kendala karena mengukur kebutuhan listrik berdasarkan pertumbuhan ekonomi.Padahal, yang paling utama adalah pemenuhan infrastruktur dulu,” katanya dalam acara yang sama.
Di sisi lain, konsep manajemen masih perlu diperbaiki. Dia mencontohkan, di Kalimantan Tengah dan Selatan masih disatukan manajemennya.
Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Perusahaan PT PLN Harry Hartoyo mengakui selama ini pasokan listrik diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi. ”Kita memakai ukuran itu, karena menyesuaikan juga kebutuhan fiskal kita,” ujarnya.
Pada 2013, pemerintah membutuhkan dana pengadaan listrik sebesar Rp226,91 triliun.Pemerintah berasumsi penjualan listrik akan tumbuh 9%, susut jaringan 8,5 persen, dan keuntungan 7 persen bagi PLN.Keuntungan bagi PLN bertujuan memperluas jaringan dan akses listrik kepada masyarakat.
”Tapi kita tetap berusaha memenuhi target-target yang ada. Misalnya pemasangan jaringan kabel yang menghubungkan semua daerah. Tantangannya lebih banyak di regulasi. Misalnya ketika kita melakukan pemasangan trafo di suatu kabupaten. Pemerintah daerahnya, tak merespons,” ucapnya.
Di sisi lain, untuk melakukan diversifikasi pembiayaan penyediaan pembangkit tenaga listrik,PLN bekerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Salah satu yang sedang dikaji PII adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama di Sulawesi Barat.
Direktur PII Sinthya Roesly mengatakan,PLTA Karama bersifat unsolicited (prakarsa), sehingga aspek risiko masih dikaji agar tidak merugikan. ”Kita tinggal menunggu tawarannya seperti apa,karena ini atas prakarsa jadi drafnya kita tunggu,” ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
