Bukti DPR peras BUMN, banyak
Minggu, 28 Oktober 2012 - 15:00 WIB
Bukti DPR peras BUMN, banyak
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Dahlan Iskan bahwa anggota DPR sering 'minta jatah' ke BUMN menuai reaksi keras dari sejumlah anggota Dewan. Banyak diantaranya, misalnya Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, yang meminta Dahlan Iskan untuk 'menunjuk hidung pemeras BUMN'.
Mengenai permintaan bukti dari para anggota Dewan tersebut, Pengamat Parlemen Sebastian Salang berpendapat bahwa sebenarnya sudah banyak sekali bukti yang menunjukkan praktek pemerasan BUMN oleh DPR.
"Kalau DPR minta bukti, bukti sudah terlalu banyak. Lihat saja kasus Angie, Wa Ode, traveler checks, dan sebagainya. Bukti sudah sangat jelas," ujar Sebastian kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Sebastian melihat, kemarahan anggota DPR yang terlihat membesar-besarkan persoalan ini sebagai bentuk ketakutan DPR menghadapi usaha-usaha pembersihan praktek suap di DPR. "DPR tidak siap kalau ini dibuka ke publik," tukas dia.
Lebih lanjut, pihaknya menilai, seharusnya DPR justru menyambut baik pengaduan mantan Dirut PLN tersebut bila DPR benar-benar berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kalau mereka juga punya komitmen harusnya mereka menyambut baik, direspons saja secara positif agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi," tutupnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta pemerintah melindungi BUMN dari para anggota DPR yang menurutnya sering menjadikan BUMN sebagai sapi perah. Menindaklanjuti pengaduan Dahlan tersebut, Mensesneg Dipo Alam mengeluarkan SE 542 yang meminta BUMN melapor jika diperas oleh anggota DPR. (mai)
Mengenai permintaan bukti dari para anggota Dewan tersebut, Pengamat Parlemen Sebastian Salang berpendapat bahwa sebenarnya sudah banyak sekali bukti yang menunjukkan praktek pemerasan BUMN oleh DPR.
"Kalau DPR minta bukti, bukti sudah terlalu banyak. Lihat saja kasus Angie, Wa Ode, traveler checks, dan sebagainya. Bukti sudah sangat jelas," ujar Sebastian kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Sebastian melihat, kemarahan anggota DPR yang terlihat membesar-besarkan persoalan ini sebagai bentuk ketakutan DPR menghadapi usaha-usaha pembersihan praktek suap di DPR. "DPR tidak siap kalau ini dibuka ke publik," tukas dia.
Lebih lanjut, pihaknya menilai, seharusnya DPR justru menyambut baik pengaduan mantan Dirut PLN tersebut bila DPR benar-benar berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kalau mereka juga punya komitmen harusnya mereka menyambut baik, direspons saja secara positif agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi," tutupnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta pemerintah melindungi BUMN dari para anggota DPR yang menurutnya sering menjadikan BUMN sebagai sapi perah. Menindaklanjuti pengaduan Dahlan tersebut, Mensesneg Dipo Alam mengeluarkan SE 542 yang meminta BUMN melapor jika diperas oleh anggota DPR. (mai)
(gpr)
Lihat Juga :
