Dirut RNI ngaku pernah dimintai upeti oleh DPR
Senin, 29 Oktober 2012 - 10:46 WIB
Dirut RNI ngaku pernah dimintai upeti oleh DPR
A
A
A
Sindonews.com - Tudingan Menteri BUMN Dahlan Iskan bahwa DPR sering memeras BUMN akhirnya membuat salah satu jajaran direksi BUMN ikut angkat bicara. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro membenarkan pernyataan Dahlan Iskan tersebut. Ia mengakui pernah dimintai upeti oleh anggota DPR.
"Saya pernah dihubungi oleh Korsek saya untuk mengeluarkan anggaran terkait dengan urunan dalam rangka RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR," tutur Ismed Hasan Putro saat ditemui Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Namun, lanjut Ismed, ia menolak permintaan upeti tersebut. Meski demikian, ia menyatakan bahwa RDP dengan DPR tetap berjalan lancar dan tidak ada akibat negatif apapun yang diterimanya karena penolakannya memberikan suap. "Tidak ada konsekuensi yang harus saya alami atau saya terima, jadi semuanya baik-baik saja tanpa ada masalah," ujarnya.
Lebih jauh, Dirut RNI ini menilai, praktek-praktek pemerasan BUMN memang kerap terjadi dan sudah bukan rahasia lagi. Masyarakat pun sudah bisa melihat kasus-kasus nyatanya.
"Publik sebetulnya melihat apa yang terjadi pada Angelina Sondakh, Wa Ode, Zulkarnain Jabar, dan sekian anggota DPR lain yang sekarang sudah diproses pengadilan bahkan sudah dijatuhi hukuman yang pasti," pungkasnya.
"Saya pernah dihubungi oleh Korsek saya untuk mengeluarkan anggaran terkait dengan urunan dalam rangka RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR," tutur Ismed Hasan Putro saat ditemui Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Namun, lanjut Ismed, ia menolak permintaan upeti tersebut. Meski demikian, ia menyatakan bahwa RDP dengan DPR tetap berjalan lancar dan tidak ada akibat negatif apapun yang diterimanya karena penolakannya memberikan suap. "Tidak ada konsekuensi yang harus saya alami atau saya terima, jadi semuanya baik-baik saja tanpa ada masalah," ujarnya.
Lebih jauh, Dirut RNI ini menilai, praktek-praktek pemerasan BUMN memang kerap terjadi dan sudah bukan rahasia lagi. Masyarakat pun sudah bisa melihat kasus-kasus nyatanya.
"Publik sebetulnya melihat apa yang terjadi pada Angelina Sondakh, Wa Ode, Zulkarnain Jabar, dan sekian anggota DPR lain yang sekarang sudah diproses pengadilan bahkan sudah dijatuhi hukuman yang pasti," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :