DPR klaim pemeras BUMN hanya oknum
Senin, 29 Oktober 2012 - 15:00 WIB
DPR klaim pemeras BUMN hanya oknum
A
A
A
Sindonews.com - Menghadapi tudingan Menteri BUMN bahwa anggota DPR suka memeras BUMN, DPR menyatakan bahwa anggota DPR yang masih melakukan tindakan tersebut hanya segelintir oknum.
"Saya rasa kalau ada orang yang masih melakukan hal itu, saya rasa oknum," tutur Anggota DPR Fraksi PDIP, Dewi Aryani saat ditemui Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Menurut dia, DPR telah memperkuat fungsi pengawasannya terhadap BUMN sehingga pemerasan terhadap BUMN sangat sulit untuk dilakukan. Pasalnya, segala transaksi yang dilakukan oleh BUMN akan diawasi oleh DPR dan dibuka kepada publik. Tentu akan segera diketahui bila terdapat transaksi-transaksi yang mencurigakan dalam laporan keuangan BUMN.
"Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman DPR adalah memperkuat fungsi pengawasan. Jadi kami memang selalu menindaklanjuti berbagai laporan," jelasnya.
Selain itu, lanjut Dewi, masyarakat pun semakin kritis terhadap DPR. Kinerja DPR yang terus dipantau masyarakat juga mempersempit ruang gerak untuk melakukan pemerasan terhadap BUMN. "Saya rasa DPR pun harus menyikapi bahwa kinerja kita pun dikontrol oleh masyarakat," pungkasnya.
"Saya rasa kalau ada orang yang masih melakukan hal itu, saya rasa oknum," tutur Anggota DPR Fraksi PDIP, Dewi Aryani saat ditemui Sindonews di Menara MNC, Jakarta, Senin (29/10/2012).
Menurut dia, DPR telah memperkuat fungsi pengawasannya terhadap BUMN sehingga pemerasan terhadap BUMN sangat sulit untuk dilakukan. Pasalnya, segala transaksi yang dilakukan oleh BUMN akan diawasi oleh DPR dan dibuka kepada publik. Tentu akan segera diketahui bila terdapat transaksi-transaksi yang mencurigakan dalam laporan keuangan BUMN.
"Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman DPR adalah memperkuat fungsi pengawasan. Jadi kami memang selalu menindaklanjuti berbagai laporan," jelasnya.
Selain itu, lanjut Dewi, masyarakat pun semakin kritis terhadap DPR. Kinerja DPR yang terus dipantau masyarakat juga mempersempit ruang gerak untuk melakukan pemerasan terhadap BUMN. "Saya rasa DPR pun harus menyikapi bahwa kinerja kita pun dikontrol oleh masyarakat," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
