MP3EI harus ciptakan pemerataan
Selasa, 30 Oktober 2012 - 09:14 WIB
MP3EI harus ciptakan pemerataan
A
A
A
Sindonews.com – Pembangunan infrastruktur nasional melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai belum efisien dalam pemerataan ekonomi.
“Saya kira pembangunan infrastruktur kita belum merata melalui MP3EI ini, karena belum terjadi pemerataan secara ekonomi. MP3EI masih hanya mengacu pada target pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Maskur Musa seusai menggelar diskusi ekonomi makro di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menilai, pembangunan infrastruktur masih belum berkualitas karena secara umum belum menyinergikan sektor pertumbuhan dan pemerataan, semisal pembukaan lapangan kerja.
“Jadi ke depan, kami memberi masukan agar ini bisa sinergi. Artinya, di satu daerah MP3EI jangan hanya dipacu di sisi produksi,tapi juga memberikan nilai tambah di daerah atau masyarakat sekitarnya, sebab masalahnya masih ada di situ,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, ekonom dari Econit Hendri Saparini mengatakan, MP3EI jangan sekadar menciptakan kue ekonomi baru. Namun, MP3EI seharusnya juga mampu memberikan nilai tambah antarwilayah, individu maupun pelaku ekonomi kecil lainnya di wilayah tersebut.
“Percepatan pembangunan iya, kita perlu pertumbuhan ekonomi baru iya. Tapi jangan sekadar menciptakan kue ekonomi saja. Ini belum cukup,” tegas dia. Menurut dia, semakin banyak masyarakat ikut terlibat dari pembangunan MP3EI, akan menghasilkan pemerataan yang adil.
Dia mengatakan, dilihat berdasarkan enam koridor ekonomi dalam MP3EI, semuanya memiliki keunggulan dalam hal produksi. Tapi, itu hanya tertuju pada bagaimana kemudahan untuk memproduksi dan bukan pada kemudahan memanfaatkan atau siapa yang memanfaatkannya nanti.
“Yang ingin saya tekankan adalah infrastruktur jangan hanya prioritas bagi pertumbuhan ekonomi saja. Tapi, harus mengena ke masyarakat. Jangan sampai yang diuntungkan hanya pengusaha para pembangun itu,”tegasnya.
Sementara, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengungkapkan,pemerintah saat ini berusaha mendorong percepatan pembangunan melalui MP3EI.
“Presiden juga menyampaikan bahwa dalam MP3EI pertumbuhan kita harus berkualitas atau sama rata. Kita berharap melalui MP3EI akan ada pusat-pusat ekonomi baru dan menghapus ketimpangan antara wilayah barat dan timur,” kata dia.
Firmanzah mengungkapkan, MP3EI bisa menciptakan nilai tambah terutama bagi pelaku usaha mikro. Dia merujuk pada peresmian tujuh proyek di Kalimantan senilai Rp19 triliun belum lama ini yang menurut dia dampaknya diharapkan akan besar bagi pelaku usaha mikro melalui bantuan pendanaan.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini gencar menjalankan proyek MP3EI yang meliputi enam koridor ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen pada akhir tahun 2014.
Dari sisi pembiayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui masih ada gap sebesar Rp323 triliun dari kebutuhan berdasarkan minimum 5 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2010–2014 sebesar Rp1.924 triliun.
Karena itu, pemerintah memanfaatkan potensi pendanaan lain, seperti investasi BUMN, swasta dan pembiayaan daerah melalui APBD yang diperkirakan mencapai Rp1.041 triliun.
“Saya kira pembangunan infrastruktur kita belum merata melalui MP3EI ini, karena belum terjadi pemerataan secara ekonomi. MP3EI masih hanya mengacu pada target pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Maskur Musa seusai menggelar diskusi ekonomi makro di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menilai, pembangunan infrastruktur masih belum berkualitas karena secara umum belum menyinergikan sektor pertumbuhan dan pemerataan, semisal pembukaan lapangan kerja.
“Jadi ke depan, kami memberi masukan agar ini bisa sinergi. Artinya, di satu daerah MP3EI jangan hanya dipacu di sisi produksi,tapi juga memberikan nilai tambah di daerah atau masyarakat sekitarnya, sebab masalahnya masih ada di situ,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, ekonom dari Econit Hendri Saparini mengatakan, MP3EI jangan sekadar menciptakan kue ekonomi baru. Namun, MP3EI seharusnya juga mampu memberikan nilai tambah antarwilayah, individu maupun pelaku ekonomi kecil lainnya di wilayah tersebut.
“Percepatan pembangunan iya, kita perlu pertumbuhan ekonomi baru iya. Tapi jangan sekadar menciptakan kue ekonomi saja. Ini belum cukup,” tegas dia. Menurut dia, semakin banyak masyarakat ikut terlibat dari pembangunan MP3EI, akan menghasilkan pemerataan yang adil.
Dia mengatakan, dilihat berdasarkan enam koridor ekonomi dalam MP3EI, semuanya memiliki keunggulan dalam hal produksi. Tapi, itu hanya tertuju pada bagaimana kemudahan untuk memproduksi dan bukan pada kemudahan memanfaatkan atau siapa yang memanfaatkannya nanti.
“Yang ingin saya tekankan adalah infrastruktur jangan hanya prioritas bagi pertumbuhan ekonomi saja. Tapi, harus mengena ke masyarakat. Jangan sampai yang diuntungkan hanya pengusaha para pembangun itu,”tegasnya.
Sementara, Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengungkapkan,pemerintah saat ini berusaha mendorong percepatan pembangunan melalui MP3EI.
“Presiden juga menyampaikan bahwa dalam MP3EI pertumbuhan kita harus berkualitas atau sama rata. Kita berharap melalui MP3EI akan ada pusat-pusat ekonomi baru dan menghapus ketimpangan antara wilayah barat dan timur,” kata dia.
Firmanzah mengungkapkan, MP3EI bisa menciptakan nilai tambah terutama bagi pelaku usaha mikro. Dia merujuk pada peresmian tujuh proyek di Kalimantan senilai Rp19 triliun belum lama ini yang menurut dia dampaknya diharapkan akan besar bagi pelaku usaha mikro melalui bantuan pendanaan.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini gencar menjalankan proyek MP3EI yang meliputi enam koridor ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen pada akhir tahun 2014.
Dari sisi pembiayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui masih ada gap sebesar Rp323 triliun dari kebutuhan berdasarkan minimum 5 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2010–2014 sebesar Rp1.924 triliun.
Karena itu, pemerintah memanfaatkan potensi pendanaan lain, seperti investasi BUMN, swasta dan pembiayaan daerah melalui APBD yang diperkirakan mencapai Rp1.041 triliun.
(rna)
