Revitalisasi angkutan massal, Organda butuh Rp10 T
Selasa, 30 Oktober 2012 - 14:05 WIB
Revitalisasi angkutan massal, Organda butuh Rp10 T
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) membutuhkan dana sedikitnya Rp10 triliun untuk mengatasi persoalan kemacetan melalui revitalisasi angkutan umum massal penumpang di seluruh Indonesia.
"Jumlah ini pun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan survei World Bank bahwa untuk dapat mengurai kemacetan di wilayah Jabodetabek membutuhkan biaya sedikitnya Rp30 triliun," kata Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Senin malam (29/10/2012).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki cetak biru (blue print) yang jelas dalam mengatasi persoalan kemacetan dan penyediaan angkutan massal yang memadai, baik melalui program jangka pendek, menengah, atau pun panjang.
"Saat ,tentunya kita bisa melakukan optimalisasi dari program yang ada. Pengembangan BRT (bus rapid transit) mutlak karena memang sudah ada, program pun sudah jelas. Ini harus jadi contoh pengembangan transportasi bagi kota besar lainnya," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, pengembangan sistem BRT harus sesuai dengan target peluncuran awal tahun 2004 bahwa waktu tunggu (headway) yang ideal hanyalah 3-4 menit, bukan seperti saat ini mencapai 30-40 menit.
Eka mengakui terdapat hambatan yang sangat banyak, antrian penumpang sangat tinggi, ditambah lagi jalur tidak steril sehingga kecelakaan di jalur busway marak. Akhirnya, layanan busway menjadi tidak efisien.
"Padahal, jika kita mampu menghadirkan layanan BRT yang memadai dan manusiawi, multiplier effect yang ditimbulkan juga besar, mulai menekan polusi hingga mengurangi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi," katanya.
Sekjen DPP Organda Andriansyah juga mengatakan, keberadaan BRT juga tidak hanya untuk wilayah Jakarta, tetapi juga harus terintegrasi dengan daerah penyangga.
"Harus segera dilakukan re-routing dari rute yang ada, harus terhubung dengan rute penyangga. Karena sesungguhnya, penyediaan angkutan pengumpan (feeder) harus semakin dekat dengan rumah penumpang. Sehingga, masyarakat tak perlu kesulitan atau mengeluarkan cost lebih banyak untuk menuju shelter BRT," ujarnya.
Eka Sari menambahkan, untuk mencapai sasaran angkutan massal yang optimal, Pemerintah harus memiliki komitmen politik yang kuat, dan tentunya prioritas program yang memang solusif demi kepentingan banyak pihak.
"Lebih baik terlambat daripada tidak ada perubahan sama sekali. Ini harus dimulai sekarang, dengan pertumbuhan 1.400 motor dan 400 mobil per hari, tidak sampai tahun 2014, lalu lintas Jakarta dipastikan lumpuh total," kata Eka.
"Jumlah ini pun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan survei World Bank bahwa untuk dapat mengurai kemacetan di wilayah Jabodetabek membutuhkan biaya sedikitnya Rp30 triliun," kata Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Senin malam (29/10/2012).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki cetak biru (blue print) yang jelas dalam mengatasi persoalan kemacetan dan penyediaan angkutan massal yang memadai, baik melalui program jangka pendek, menengah, atau pun panjang.
"Saat ,tentunya kita bisa melakukan optimalisasi dari program yang ada. Pengembangan BRT (bus rapid transit) mutlak karena memang sudah ada, program pun sudah jelas. Ini harus jadi contoh pengembangan transportasi bagi kota besar lainnya," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, pengembangan sistem BRT harus sesuai dengan target peluncuran awal tahun 2004 bahwa waktu tunggu (headway) yang ideal hanyalah 3-4 menit, bukan seperti saat ini mencapai 30-40 menit.
Eka mengakui terdapat hambatan yang sangat banyak, antrian penumpang sangat tinggi, ditambah lagi jalur tidak steril sehingga kecelakaan di jalur busway marak. Akhirnya, layanan busway menjadi tidak efisien.
"Padahal, jika kita mampu menghadirkan layanan BRT yang memadai dan manusiawi, multiplier effect yang ditimbulkan juga besar, mulai menekan polusi hingga mengurangi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi," katanya.
Sekjen DPP Organda Andriansyah juga mengatakan, keberadaan BRT juga tidak hanya untuk wilayah Jakarta, tetapi juga harus terintegrasi dengan daerah penyangga.
"Harus segera dilakukan re-routing dari rute yang ada, harus terhubung dengan rute penyangga. Karena sesungguhnya, penyediaan angkutan pengumpan (feeder) harus semakin dekat dengan rumah penumpang. Sehingga, masyarakat tak perlu kesulitan atau mengeluarkan cost lebih banyak untuk menuju shelter BRT," ujarnya.
Eka Sari menambahkan, untuk mencapai sasaran angkutan massal yang optimal, Pemerintah harus memiliki komitmen politik yang kuat, dan tentunya prioritas program yang memang solusif demi kepentingan banyak pihak.
"Lebih baik terlambat daripada tidak ada perubahan sama sekali. Ini harus dimulai sekarang, dengan pertumbuhan 1.400 motor dan 400 mobil per hari, tidak sampai tahun 2014, lalu lintas Jakarta dipastikan lumpuh total," kata Eka.
(rna)
Lihat Juga :
