Serapan anggaran PU masih minim
Jum'at, 02 November 2012 - 14:02 WIB
Serapan anggaran PU masih minim
A
A
A
Sindonews - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga saat ini baru terserap 59,5 persen dari APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun. Padahal, target serapan anggaran kementerian hingga akhir Oktober lalu sebesar 74,8 persen.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan lambatnya serapan anggaran kementerian hingga saat ini. Hambatan tersebut, kata dia, diantaranya permasalahan proses administratif, persetujuan anggaran infrastruktur tahun jamak dan juga masalah pembebasan lahan.
"Masih terdapat Rp1,77 triliun anggaran yang terblokir oleh Kementerian Keuangan. Masih banyaknya sanggahan dari peserta tender juga menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai target," kata Djoko dalam sambutannya pada Rapat Kerja Terbatas Kementerian PU Wilayah Indonesia Timur di Denpasar, Bali, Jumat (2/11/2012).
Selain masih minimnya realisasi anggaran 2012, Djoko juga mengkungkapkan, serapan fisik dari APBN-P kementerian hingga saat ini baru mencapai 66,35 persen. Padahal, kementeriannya hingga akhir Oktober lalu menargetkan dapat menyerap pengerjaan fisik sebesar 76 persen.
"Dengan sisa waktu tahun anggaran 2012 yang hanya tinggal dua bulan ini, seluruh pemangku kepentingan seperti satker (satuan kerja) dan Kepala Balai perlu perhatian dan pelaksanaan khusus, dari anggaran Rp33 triliun yang belum terserap, satu hari harus menyerap Rp1 triliun," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, kata dia, perlu dilakukan rapat kerja terbatas untuk mengupayakan percepatan penyerapan anggaran dan rencana pengakhiran tahun anggaran 2012. Rapat kerja terbatas Kementerian PU dilakukan dua kali, yaitu Wilayah Barat pada 30-31 Oktober di Jakarta dan Wilayah Timur pada 2-3 November di Denpasar, Bali.
Selain itu, turut dibahas rencana pengakhiran tahun anggaran 2012, baik berupa kemungkinan paket yang tidak selesai, serta status pelaksanaan paket APBN-P 2012, dan juga penajaman rencanan penyerapan anggaran 2012 durasi tiga di bulan Oktober-November.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan lambatnya serapan anggaran kementerian hingga saat ini. Hambatan tersebut, kata dia, diantaranya permasalahan proses administratif, persetujuan anggaran infrastruktur tahun jamak dan juga masalah pembebasan lahan.
"Masih terdapat Rp1,77 triliun anggaran yang terblokir oleh Kementerian Keuangan. Masih banyaknya sanggahan dari peserta tender juga menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai target," kata Djoko dalam sambutannya pada Rapat Kerja Terbatas Kementerian PU Wilayah Indonesia Timur di Denpasar, Bali, Jumat (2/11/2012).
Selain masih minimnya realisasi anggaran 2012, Djoko juga mengkungkapkan, serapan fisik dari APBN-P kementerian hingga saat ini baru mencapai 66,35 persen. Padahal, kementeriannya hingga akhir Oktober lalu menargetkan dapat menyerap pengerjaan fisik sebesar 76 persen.
"Dengan sisa waktu tahun anggaran 2012 yang hanya tinggal dua bulan ini, seluruh pemangku kepentingan seperti satker (satuan kerja) dan Kepala Balai perlu perhatian dan pelaksanaan khusus, dari anggaran Rp33 triliun yang belum terserap, satu hari harus menyerap Rp1 triliun," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, kata dia, perlu dilakukan rapat kerja terbatas untuk mengupayakan percepatan penyerapan anggaran dan rencana pengakhiran tahun anggaran 2012. Rapat kerja terbatas Kementerian PU dilakukan dua kali, yaitu Wilayah Barat pada 30-31 Oktober di Jakarta dan Wilayah Timur pada 2-3 November di Denpasar, Bali.
Selain itu, turut dibahas rencana pengakhiran tahun anggaran 2012, baik berupa kemungkinan paket yang tidak selesai, serta status pelaksanaan paket APBN-P 2012, dan juga penajaman rencanan penyerapan anggaran 2012 durasi tiga di bulan Oktober-November.
(rna)
Lihat Juga :
