3 Gubernur cari formula penyamarataan UMP
Jum'at, 02 November 2012 - 17:46 WIB
3 Gubernur cari formula penyamarataan UMP
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpendapat, penetapan upah minimum di ibukota provinsi masih dalam pembicaraan. Jika hari ini pihaknya berbicara dengan kementerian dan gubernur maka dalam waktu dekat dia akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta dan serikat buruh.
“Saya tidak mau berbicara tentang angka (UMP),” ujar mantan Walikota Solo ini di gedung Kemenakertrans, Jumat (2/11/2012). Diketahui, UMP DKI Jakarta pada 2011 sebesar Rp1.290.000
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan penetapan upah minimum di DKI Jakarta memang berpengaruh ke provinsi yang berbatasan dengannya. Namun Atut sudah menyampaikan bahwa kondisi di Banten sangat berbeda dengan DKI maupun Jabar.
Meskipun tidak mutlak 100 persen UMP di Banten mengikuti upah DKI namun dia akan menyampaikan ke Dewan Pengupahan Daerah bahwa upah DKI akan sangat berpengaruh ke Banten apalagi dengan daerah yang berbatasan langsung seperti Tangerang dan Tangerang Selatan.
Dia juga menyatakan, upah minimum yang dia tetapkan berdasarkan usulan dari bupati dan walikota. “Dari survey KHL, UMP Banten selalu di bawah DKI. 2011 kemarin UMP Banten Rp1.042.000,” terangnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerangkan, permintaan penyamarataan upah ini akan disampaikan pada rapat lanjutan dengan Apindo dan serikat pekerja. Pada prosesnya, gubernur sudah meminta ke semua pemerintah kabupaten kota untuk melakukan survey bersama sehingga muncul angka upah tunggal yang dapat mempermudah penetapan UMP Jabar.
Dia menyatakan, Dewan Pengupahan Daerah Jabar akan memberikan rekomendasi upah pada tanggal 4 atau 5 November mendatang. Dia menuturkan, pada 2011 kemarin UMP paling tinggi ada di Kabupaten Bekasi sebesar Rp1.275.000 dan UMP dibawah Rp1 juta ada di Banjar, Tasikmalaya dan Kuningan.
“Saya tidak mau berbicara tentang angka (UMP),” ujar mantan Walikota Solo ini di gedung Kemenakertrans, Jumat (2/11/2012). Diketahui, UMP DKI Jakarta pada 2011 sebesar Rp1.290.000
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan penetapan upah minimum di DKI Jakarta memang berpengaruh ke provinsi yang berbatasan dengannya. Namun Atut sudah menyampaikan bahwa kondisi di Banten sangat berbeda dengan DKI maupun Jabar.
Meskipun tidak mutlak 100 persen UMP di Banten mengikuti upah DKI namun dia akan menyampaikan ke Dewan Pengupahan Daerah bahwa upah DKI akan sangat berpengaruh ke Banten apalagi dengan daerah yang berbatasan langsung seperti Tangerang dan Tangerang Selatan.
Dia juga menyatakan, upah minimum yang dia tetapkan berdasarkan usulan dari bupati dan walikota. “Dari survey KHL, UMP Banten selalu di bawah DKI. 2011 kemarin UMP Banten Rp1.042.000,” terangnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerangkan, permintaan penyamarataan upah ini akan disampaikan pada rapat lanjutan dengan Apindo dan serikat pekerja. Pada prosesnya, gubernur sudah meminta ke semua pemerintah kabupaten kota untuk melakukan survey bersama sehingga muncul angka upah tunggal yang dapat mempermudah penetapan UMP Jabar.
Dia menyatakan, Dewan Pengupahan Daerah Jabar akan memberikan rekomendasi upah pada tanggal 4 atau 5 November mendatang. Dia menuturkan, pada 2011 kemarin UMP paling tinggi ada di Kabupaten Bekasi sebesar Rp1.275.000 dan UMP dibawah Rp1 juta ada di Banjar, Tasikmalaya dan Kuningan.
(gpr)
