3 daerah dijadikan percontohan open government
Kamis, 15 November 2012 - 10:12 WIB
3 daerah dijadikan percontohan open government
A
A
A
Sindonews.com – Dalam upaya untuk terus mendorong pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan inovatif, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggandeng tiga pemerintah daerah (pemda) untuk dijadikan daerah percontohan Open Government Indonesia (OGI).
Ketiga daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), serta Kota Ambon (Maluku). Ketiganya akan didampingi UKP4 dalam mewujudkan proyek percontohan selama enam bulan untuk kemudian dievaluasi.
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, pemerintahan yang terbuka merupakan sebuah keharusan di era sekarang ini. Keterbukaan harus ada di segala lini pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan anggaran.
”Pemerintah mesti mengayomi. Kita harus menyiapkan diri di saat rakyat semakin bebas melakukan pendapat dan menuntut. Jika tidak siap akan sangat repot,” tutur Kuntoro saat penandatanganan MoU dengan tiga kepala daerah di kantornya, Jakarta kemarin.
Kuntoro mengatakan, Indonesia adalah satu dari delapan negara pelopor open govenment yang terhimpun dalam Open Government Partnership (OGP). Ironinya, sosialisasi mengenai open govenment terutama di daerah masih sangat minim.
Dia mengatakan, gerakan OGI akan dilakukan secara terus menerus tetapi tidak akan menjadi gerakan wajib. Menurut Kuntoro, sebenarnya selama ini beberapa pemda telah menunjukkan keterbukaan yang sangat bagus, seperti Kota Madya Solo, Surabaya serta Yogyakarta.
Sementara, Deputi IV UKP4 Tara Hidayat menuturkan, terpilihnya Kalimantan Tengah, Indragiri Hulu,serta Ambon sebagai tiga daerah percontohan telah melalui sejumlah proses, baik kualitatif maupun kuantitatif.
UKP4 memang sengaja memilih daerah-daerah di luar Jawa karena di Jawa sudah banyak pemda yang bisa menjadi contoh. “Kami ingin keterbukaan pemerintahan ada di Sabang-Merauke. Di Jawa sudah ada juara-juara, seperti Solo dan saatnya kita melihat bibit-bibit juara lain di luar Jawa,” ujarnya.
Ketiga daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu (Riau), serta Kota Ambon (Maluku). Ketiganya akan didampingi UKP4 dalam mewujudkan proyek percontohan selama enam bulan untuk kemudian dievaluasi.
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, pemerintahan yang terbuka merupakan sebuah keharusan di era sekarang ini. Keterbukaan harus ada di segala lini pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan anggaran.
”Pemerintah mesti mengayomi. Kita harus menyiapkan diri di saat rakyat semakin bebas melakukan pendapat dan menuntut. Jika tidak siap akan sangat repot,” tutur Kuntoro saat penandatanganan MoU dengan tiga kepala daerah di kantornya, Jakarta kemarin.
Kuntoro mengatakan, Indonesia adalah satu dari delapan negara pelopor open govenment yang terhimpun dalam Open Government Partnership (OGP). Ironinya, sosialisasi mengenai open govenment terutama di daerah masih sangat minim.
Dia mengatakan, gerakan OGI akan dilakukan secara terus menerus tetapi tidak akan menjadi gerakan wajib. Menurut Kuntoro, sebenarnya selama ini beberapa pemda telah menunjukkan keterbukaan yang sangat bagus, seperti Kota Madya Solo, Surabaya serta Yogyakarta.
Sementara, Deputi IV UKP4 Tara Hidayat menuturkan, terpilihnya Kalimantan Tengah, Indragiri Hulu,serta Ambon sebagai tiga daerah percontohan telah melalui sejumlah proses, baik kualitatif maupun kuantitatif.
UKP4 memang sengaja memilih daerah-daerah di luar Jawa karena di Jawa sudah banyak pemda yang bisa menjadi contoh. “Kami ingin keterbukaan pemerintahan ada di Sabang-Merauke. Di Jawa sudah ada juara-juara, seperti Solo dan saatnya kita melihat bibit-bibit juara lain di luar Jawa,” ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
