Tata kelola destinasi harus berkelanjutan
Kamis, 15 November 2012 - 11:14 WIB
Tata kelola destinasi harus berkelanjutan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta seluruh pemangku kepentingan pariwisata bersinergi dalam mengelola kawasan wisata di daerahnya masing-masing.
Guna mendukung tata kelola destinasi yang lebih profesional, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran rata-rata Rp23 Miliar per tahun sejak 2010.
Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf Firmansyah Rahim mengatakan, sejak tahun lalu kementerian secara bertahap memacu 15 daerah dan kawasan pariwisata untuk bersinergi mengelola kawasan wisata melalui sistem tata kelola destinasi atau DMO (Destination Management Organization).
Program DMO yang dirancang hingga 2014 ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang lebih terstruktur dan sinergis demi kepentingan bersama.
“Melalui program DMO ini kami memfasilitasi beragam hal,misalnya rapat dan pelatihan. Tapi, yang utama harus dibangun adalah sistem, agar semua terkomunikasikan dengan baik dan ini harus berkelanjutan,” ujarnya di sela-sela penandatanganan komitmen bersama pengembangan kepariwisataan terpadu dan berkelanjutan di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Menurut Firmansyah, sebuah daerah bisa berkembang sebagai destinasi pariwisata jika memenuhi empat hal, yaitu aksesibilitas, infrastruktur, wisata, dan masyarakat. Sayangnya, keempat hal tersebut selama ini sering berjalan sendirisendiri.
“Maka, kita bikin kesepakatan DMO dengan pemerintah daerah, instansi, dan stakeholder terkait supaya tahu kebutuhan daerah wisata itu dan bisa saling bersinergi untuk memenuhinya,” tandasnya.
Selain Borobudur, daerah/kawasan wisata yang sudah menandatangani kesepakatan DMO di antaranya adalah Pangandaran (Jawa Barat), Danau Toba (Sumatera Utara),Kota Tua (Jakarta), Raja Ampat (Papua), Wakatobi (Sulawesi Tenggara),Toraja (Sulawesi Selatan), Tanjung Puting (Kalimantan Tengah),Flores (NTT). Kawasan DMO lainnya adalah Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Derawan (Kalimantan Timur),dan Sabang (Aceh).
Guna mengukur tingkat keberhasilan DMO, setiap daerah/ kawasan diminta menetapkan target tertentu, misalnya peningkatan angka kunjungan wisatawan. Sebagai contoh, DMO kawasan Danau Toba menyepakati target peningkatan kunjungan wisatawan dari 130.000 pada 2010 menjadi 400.000 pada 2015.
Sementara untuk kawasan Borobudur disepakati beberapa target,antara lain meningkatkan lama kunjungan wisatawan dari semula 2–3 jam menjadi sedikitnya satu hari pada tahun 2014.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo dalam sambutannya mendukung upaya membangun tata kelola Borobudur yang lebih profesional. Terlebih, tahun depan telah dicanangkan program Visit Jateng 2013.
Sebagai kawasan wisata yang sudah diakui dunia, Bibit berharap tata kelola Borobudur yang sudah cukup baik bisa diikuti kawasan wisata lain seperti Semarang, Karimun Jawa, dan Nusa Kambangan. ”Dengan begitu,tata kelola pariwisata Jateng bisa lebih profesional,” tandasnya.
Guna mendukung tata kelola destinasi yang lebih profesional, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran rata-rata Rp23 Miliar per tahun sejak 2010.
Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf Firmansyah Rahim mengatakan, sejak tahun lalu kementerian secara bertahap memacu 15 daerah dan kawasan pariwisata untuk bersinergi mengelola kawasan wisata melalui sistem tata kelola destinasi atau DMO (Destination Management Organization).
Program DMO yang dirancang hingga 2014 ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola destinasi pariwisata yang lebih terstruktur dan sinergis demi kepentingan bersama.
“Melalui program DMO ini kami memfasilitasi beragam hal,misalnya rapat dan pelatihan. Tapi, yang utama harus dibangun adalah sistem, agar semua terkomunikasikan dengan baik dan ini harus berkelanjutan,” ujarnya di sela-sela penandatanganan komitmen bersama pengembangan kepariwisataan terpadu dan berkelanjutan di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, kemarin.
Menurut Firmansyah, sebuah daerah bisa berkembang sebagai destinasi pariwisata jika memenuhi empat hal, yaitu aksesibilitas, infrastruktur, wisata, dan masyarakat. Sayangnya, keempat hal tersebut selama ini sering berjalan sendirisendiri.
“Maka, kita bikin kesepakatan DMO dengan pemerintah daerah, instansi, dan stakeholder terkait supaya tahu kebutuhan daerah wisata itu dan bisa saling bersinergi untuk memenuhinya,” tandasnya.
Selain Borobudur, daerah/kawasan wisata yang sudah menandatangani kesepakatan DMO di antaranya adalah Pangandaran (Jawa Barat), Danau Toba (Sumatera Utara),Kota Tua (Jakarta), Raja Ampat (Papua), Wakatobi (Sulawesi Tenggara),Toraja (Sulawesi Selatan), Tanjung Puting (Kalimantan Tengah),Flores (NTT). Kawasan DMO lainnya adalah Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Derawan (Kalimantan Timur),dan Sabang (Aceh).
Guna mengukur tingkat keberhasilan DMO, setiap daerah/ kawasan diminta menetapkan target tertentu, misalnya peningkatan angka kunjungan wisatawan. Sebagai contoh, DMO kawasan Danau Toba menyepakati target peningkatan kunjungan wisatawan dari 130.000 pada 2010 menjadi 400.000 pada 2015.
Sementara untuk kawasan Borobudur disepakati beberapa target,antara lain meningkatkan lama kunjungan wisatawan dari semula 2–3 jam menjadi sedikitnya satu hari pada tahun 2014.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo dalam sambutannya mendukung upaya membangun tata kelola Borobudur yang lebih profesional. Terlebih, tahun depan telah dicanangkan program Visit Jateng 2013.
Sebagai kawasan wisata yang sudah diakui dunia, Bibit berharap tata kelola Borobudur yang sudah cukup baik bisa diikuti kawasan wisata lain seperti Semarang, Karimun Jawa, dan Nusa Kambangan. ”Dengan begitu,tata kelola pariwisata Jateng bisa lebih profesional,” tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
